Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Berharap Demokrat Bergabung Usung Anies-Cak Imin

Kompas.com - 15/09/2023, 22:57 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Partai Demokrat bisa kembali bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bersama-sama mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat terkait hal ini.

"Komunikasi terus kita bangun ya. Politik kan dinamis. Saya juga berharap, kami juga berharap bagaimana PKB bisa menjembatani kembalinya juga Demokrat bisa bersama dengan kami," kata Cucun di Pondok Pesantren Sa'adatuddaroin di Solokanjeruk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: PKB Gelar Selawatan di Kabupaten Bandung, Ungkapan Syukur Cak Imin Jadi Bakal Cawapres

Dia lantas menyinggung soal koalisi kerja sama oleh PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Demokrat yang menang di Kabupaten Bandung.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI ini, jika Partai Demokrat kembali bergabung ke Koalisi Perubahan, maka akan menambah kekuatan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Sebetulnya miniatur nasional ini sudah terwujud koalisi kami di daerah di Kabupaten Bandung dan alhamdulillah berhasil. Kita akan coba secara nasional ini koalisi empat partai ini akan saya yakin juga berharap Demokrat kembali untuk bersama-sama dengan kita di Koalisi Perubahan ini," ujar dia.

Cucun secara pribadi berpandangan bahwa Partai Demokrat lebih memiliki kecocokan dengan pasangan Anies-Cak Imin dibandingkan dengan pasangan calon lainnya.

Selain itu, menurutnya, persentase Partai Demokrat kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan cukup besar.

Baca juga: PKS Yakin Tak Ada Persoalan di Akar Rumput Setelah Terima Cak Imin Jadi Cawapres Anies

"Kalau saya, besar persentasenya ya, indikatornya saya tidak akan sampaikan, yang pasti punya hitung-hitungan, karena kalau dalam koalisi itu ada satu poin tawar-menawar apa yang menjadi kehendaknya, keinginan dari yang dibangun oleh Demokrat sendiri," katanya.

"Berkoalisi ini tujuannya untuk apa pasti bukan hanya masalah sharing power dan jabatan tetapi nilai perjuangan yang akan diusung cocok-cocokan. Saya yakin Demokrat akan lebih cocok dengan Amin," tambahnya.

Diketahui, Partai Demokrat awalnya menjalin Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan PKS dan Partai Nasdem.

Akan tetapi, Demokrat menyatakan keluar setelah merasa dikhianati lantaran Nasdem dan Anies Baswedan, karena mererka dinilai memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres secara sepihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com