Investor Datang, Pemerintah Senang, Warga Pulau Rempang Meradang

PULAU Rempang mendadak menjadi perhatian publik baru-baru ini, karena rencana relokasi atau penggusuran penduduk setempat oleh BP Batam atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City ditolak masyarakat setempat yang mengaku telah tinggal menetap di sana lebih dari seabad lamanya.

Status PSN tersebut tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Rempang merupakan pulau yang terletak di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi pulau terbesar kedua yang dihubungkan enam Jembatan Barelang.

Pulau Rempang berada sekitar 3 kilometer di sebelah tenggara Pulau Batam dan terhubung langsung dengan Jembatan Barelang V di mana Pulau Galang berada di bagian selatannya.

Barelang adalah singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang menjadi jembatan penyambung antarwilayah di Rempang. Jembatan Balerang dibangun untuk memperluas Otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam.

Saya termasuk beruntung ikut menyaksikan peresmian Jembatan Barelang oleh Presiden BJ Habibie pada 1998.

Pulau ini memiliki luas wilayah 16.583 hektare yang terdiri dari dua kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Menurut Badan Pusat Statistik, total warga yang menempati Pulau Rempang saat ini ditaksir mencapai 7.512 jiwa.

Nah, menurut pemerintah, Pulau Rempang telah direncanakan masuk ke dalam hak pengelolaan Otorita Batam, yang dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Namun, menurut Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), belum lama ini di DPR, justru terdapat permasalahan terkait perizinan di kawasan tersebut.

Di wilayah Rempang pernah dikeluarkan sebanyak 6 izin perusahaan. Setelah diusut, ditemui adanya kekeliruan prosedur, demikian kata Bahlil.

Selain masalah regulasi tersebut, status PSN yang belum lama disematkan tersebut semestinya tidak menjadi justifikasi oleh BP Batam untuk melakukan eksekusi secara paksa dan brutal.

Apalagi, tidak semua PSN bisa diterima secara baik oleh masyarakat yang menempati lahan di mana proyek PSN tersebut akan dilangsungkan. Hal itu sangat mungkin terjadi karena beberapa hal.

Pertama, karena status sosial historis lahan di mata masyarakat setempat. Jadi relokasi atau penggusuran tidak saja berkaitan dengan urusan fisik, seperti lahan diganti lahan, rumah diganti rumah, dan mata pencarian diganti mata pencarian lain.

Artinya, bagi masyarakat yang telah tinggal di Pulau Rempang secara turun temurun lebih dari 100 tahun lalu, status lahan sudah menjadi bagian dari identitas sosial budaya yang tidak bisa begitu saja dikompensasi lalu ditinggalkan.

Arti lainnya, memaksa penduduk meninggalkan wilayah yang mereka diami selama ini juga bermakna mencabut identitas warga secara paksa.

Dengan kondisi demikian, dibutuhkan negosiasi yang panjang untuk sampai pada kesimpulan, apakah akan digusur dan direlokasi atau justru disepakati alternatif lain yang lebih masuk akal dan manusiawi.

Dari data yang ada, memang terdapat 45 titik Kampung Tua di Pulau Rempang. Berdasarkan Traktat London 1824, keberadaan Kampung Tua di Batam dan sekitarnya sudah berlangsung lebih dari 188 tahun lalu, seiring dengan kejayaan Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Pahang Malaya.

Traktat London 1824 telah memisahkan Kerajaan Lingga dan Kerajaan Riau di mana Kerajaan Riau masuk sebagai jajahan Belanda, sementara Johor dan Pahang Malaya masuk jajahan Inggris (Tjahyo Arianto, Opini Kompas, 14/9/2023)

Di sini jelas bahwa BP Batam harus menghormati status dan fakta historis tersebut. Karena itu, BP Batam semestinya bisa melakukan pendekatan yang lebih manusiawi di satu sisi dan akomodatif terhadap fakta adat, budaya, dan sejarah Rempang di sisi lain.

Dengan kata lain, eksekusi tidak bisa dilakukan secara mendadak dengan gaya "gebuk" dan "sikat".

Agak mengherankan sebenarnya. Karena baru saja pada Agustus 2023 lalu Kementerian Perekonomian menyematkan status PSN kepada proyek Rempang Eco City, BP Batam sudah main usir dan hajar, atas nama investasi jumbo di balik PSN tersebut. Tentu hal tersebut sangatlah disayangkan.