Jokowi Diminta Gunakan Pendekatan Sains dan HAM dalam Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menggunakan pendekatan berbasis keilmuan dan hak asasi manusia (HAM), ketimbang keamanan dan menggunakan aparat bersenjata, dalam upaya pemberantasan narkoba.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy, menanggapi usulan yang disampaikan kepada Jokowi mengenai pelibatan fasilitas TNI dalam upaya pemberantasan dan rehabilitasi narkoba.

Andy mengatakan, kebijakan pemberantasan narkotika sebaiknya menggunakan pendekatan kesehatan dengan pengurangan dampak buruk (harm reduction) yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Cara itu, kata dia, juga sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) yang seyogyanya dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan narkotika di Indonesia.

"Berdasarkan catatan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), rehabilitasi bukanlah satu-satunya alternatif solusi, apalagi rehabilitasi yang bersifat paksa," kata Andy dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (13/9/2023).

Baca juga: TNI AD Bakal Siapkan Rindam untuk Tempat Rehabilitasi Narkoba jika Dibutuhkan

Andy mengatakan, dari 13 persen pengguna narkotika yang mengalami masalah dalam penggunaannya, mereka membutuhkan pendekatan yang bervariasi dan tidak terbatas pada pendekatan rehabilitasi rawat inap/jalan.

Selain itu, lanjut Andy, upaya dekriminalisasi dengan pendekatan kesehatan serta intervensi berbasis sosial disebut lebih memberikan solusi bagi 87 persen pengguna narkotika tanpa gangguan.

Hal itu, kata Andy, lebih baik ketimbang mengirim mereka ke penjara dan/atau memaksa mengakses layanan rehabilitasi yang bersifat perintah hukum, termasuk jika nanti dilakukan di Rindam.

Sebelumnya diberitakan, usulan itu dibahas Jokowi dalam rapat terbatas membahas soal narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023)lalu.

Jokowi memuji usulan mengenai penggunaan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) sebagai salah satu tempat untuk rehabilitasi pengguna narkoba.

Baca juga: Jokowi Terima Usulan soal Rehabilitasi Narkoba di Rindam

Meski demikian, Presiden menyampaikan bahwa penggunaan tempat tersebut masih harus dikalkulasi secara matang.

"Di setiap Komando Daerah Militer (Kodam), saya kira punya kapasitas kurang lebih 500-an (pengguna narkoba) yang bisa direhab di situ, tapi nanti kita bicarakan juga anggarannya seperti apa," kata Jokowi.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk mencari sebuah langkah terobosan dalam mengentas penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Eks Kasat Narkoba Lampung Selatan Jadi Kurir Bos Narkotika Fredy Pratama

Sebab, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 3,6 juta jiwa atau 1,95 persen.

Untuk itu, Presiden meminta seluruh jajarannya melakukan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang juga terlibat di jalurnya, ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," ucap Jokowi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menyatakan bahwa TNI AD siap menyediakan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam) sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

“Kalau memang dibutuhkan kami siap,” kata Hamim di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Peran Ratu Narkoba, Selebgram Asal Palembang dalam Sindikat Fredy Pratama

Hamim menyebutkan, Rindam memiliki tempat yang cukup luas dan banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan institusi lain untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan hingga kegiatan bela negara.

“Kalau toh memang Rindam diperlukan untuk oleh masyarakat untuk hal yang lain, kami akan siapkan,” ujar Kadispenad.

Namun, sebut Hamim, di internal Mabes TNI AD belum membahas usulan itu secara detail.

Baca juga: Terbongkarnya Sindikat Narkoba Fredy Pratama Casanova dan Sepenggal Kisah Freddy Budiman

“Rindam mana saja yang disiapkan, berapa banyak, itu kami masih belum membahas secara detail. Setelah pembahasan detail, nanti akan kami sampaikan. Ini kan baru sebatas wacana,” ucap Hamim.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Dian Erika Nugraheny | Editor: Dani Prabowo, Icha Rastika)