Menghindari Cinta Terlarang Birokrat dan Politisi Jelang Pemilu

Bila sistem merit dapat diterapkan secara serius dalam manajemen karier ASN, pengisian JPT serta pergerakan karier ASN bukan lagi berdasarkan pada preferensi like atau dislike, tetapi berdasarkan pada kompetensi dan performa kinerja.

Kepala daerah maupun ASN sama-sama memiliki kepentingan terhadap berjalannya sistem merit dalam pola karier ASN. Memiliki staf kompeten menjadi kebutuhan kepala daerah untuk memajukan daerahnya.

Sistem merit juga menjadi kebutuhan dari para ASN, guna menciptakan kesetaraan arena dalam pengembangan karier. Hadirnya arena karier yang adil, diharapkan mampu memberikan motivasi bagi para ASN untuk terus berkinerja dan mengembangkan kompetensinya.

Bangsa kita sepertinya sudah cukup kenyang dengan pengalaman birokrasi yang ikut dalam politik praktis.

Singgungan tersebut menimbulkan birokrasi yang mandul dalam melayani kebutuhan publik. Karena tersandera oleh kepentingan politik penguasa, menjadi birokrasi yang ABS (Asal Bapak Senang), koruptif, serta diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik.

Tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika polarisasi politik ini juga merambah di dunia ASN masa kini.

Saya coba berimajinasi seandainya hal tersebut benar terjadi, mungkin sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, para aparatur negara bertanya terlebih dahulu, “Saat pemilu pilih partai apa? Pilih kandidat yang mana?”

Bila sesuai dengan pilihannya, maka akan mendapatkan pelayanan dengan baik. Namun, bila berbeda dengan pilihannya, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik layaknya berada dalam restoran Karen’s Dinner. Rude service.