Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Husen Mony
Dosen

Mengajar Komunikasi Politik & Jurnalistik/Penulis

Pada Akhirnya, Semua Jadi Narasi Keberlanjutan...

Kompas.com - 13/09/2023, 11:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PASCADEKLARASI pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, realitas politik menuju suksesi kepemimpinan nasional 2024 mengalami perubahan konfigurasi.

Perubahan yang paling mencolok terkait posisi narasi antara keberlanjutan (continuity) versus perubahan (change).

Narasi keberlanjutan menjadi pesan yang ramai diproduksi dan reproduksi oleh partai koalisi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan narasi perubahan digaungkan oleh Anies dan partai koalisi pengusungnya, terutama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hengkangnya Demokrat dari koalisi perubahan, buntut dari akrobat politik yang dimainkan Surya Paloh dan Anies, mengubah peta pertarungan narasi dalam dikotomi perubahan versus keberlanjutan.

Sebelum deklarasi pasangan Anis-Cak Imin, narasi perubahan kerap menjadi pesan politik yang diproduksi Anies dan partai koalisinya.

Dalam batas tertentu, bahkan Partai Nasedem yang notabene masih di dalam koalisi pemerintahan kerap memproduksi narasi perubahan. Namun, setelah deklarasi Anies-Cak Imin, narasi perubahan kehilangan relevansinya.

Dalam konteks ini, visi perubahan yang diusung oleh Anies telah layu sebelum berkembang. Narasi perubahan entah disadari atau tidak oleh Anies, telah tergilas oleh narasi keberlanjutan, tanpa ada perlawanan yang berarti. Bahkan Anies terlihat “tidak berdaya” dalam melakukan pertahanan akan narasinya.

Tingginya approval rating (kepuasan kinerja) Jokowi hampir 81 persen (data survei Indikator Politik Indonesia, Agustus 2023) menjadi persoalan utama dalam “keterseokan” narasi perubahan mendapatkan simpati publik.

Data appropal rating tersebut harus dibaca bahwa 81 persen penduduk Indonesia (pemegang hak suara) puas dengan kinerja Jokowi dalam membawa kapal Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Hanya tersisa 19 persen yang menyatakan pendapat berbeda.

Dalam kalkulasi politik, Anies (dan Surya Paloh) tidak mungkin hanya akan berkutat di dalam perebutan suara 19 persen yang menyatakan berbeda atas kinerja Presiden Jokowi. Sebab, hanya 19 persen yang menginginkan adanya perubahan.

Jika dipaksakan tetap konsisten dalam narasi perubahan, maka tentu sudah dipastikan hasil pilpresnya nanti.

Situasi ini pula yang menjelaskan mengapa hasil survei Anies hanya berada pada kisaran 20 persen, dalam beberapa bulan terakhir.

Hal ini karena sikap Anies yang ingin melakukan perubahan, di tengah suara mayoritas publik ingin adanya keberlanjutan dari capaian-capaian Presiden Jokowi.

Untuk keluar dari situasi tidak menguntungkan tersebut, pilihannya adalah harus menggaet pemilih dari 81 persen yang puas atas kinerja Jokowi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com