Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua KPK: Harusnya Tak Boleh Ada Tahanan ke Lantai 15

Kompas.com - 12/09/2023, 23:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut seharusnya tidak diperbolehkan tahanan korupsi dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih.

Adapun lantai 15 merupakan ruangan para pimpinan lembaga antirasuah. Sementara, pemeriksaan tahanan baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan di lantai dua.

Pernyataan itu Nawawi sampaikan guna merespons dugaan adanya tahanan korupsi yang dibawa ke lantai 15 Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Dewas Masih Telaah Dugaan Tahanan Korupsi Dibawa ke Lantai Ruangan Pimpinan KPK

"Memang harusnya tidak boleh ada giat yang semacam itu (pimpinan menemui pihak berperkara)," kata Nawawi saat dihubungi, Selasa (12/9/2023).

Nawawi mengatakan, tidak ada agenda pertemuan antara pimpinan dengan tahanan korupsi pada tanggal 28 Juli lalu.

Adapun Nawawi mengatakan dirinya baru mengetahui terdapat dugaan tahanan KPK dibawa ke lantai 15.

"Kalau dalam daftar giat pimpinan tanggal 28 Juli tidak ada giat yang seperti itu," tutur Nawawi.

Baca juga: Dewas Dalami Dugaan Tahanan KPK Naik ke Lantai 15 Gedung Merah Putih

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 28 Juli hanya terdapat empat pimpinan KPK di Gedung Merah Putih. Mereka adalah Nawawi, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri saat itu tengah dinas di Manado, Sulawesi Utara.

Pada hari tersebut, sejumlah pejabat TNI mendatangi gedung KPK karena merasa keberatan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengkonfirmasi telah menerima aduan dugaan pelanggaran etik terkait tahanan korupsi yang dibawa ke lantai 15 Gedung KPK.

Baca juga: KPK soal Prabowo Sarankan Masyarakat Terima Politik Uang: Itu Tindakan Koruptif

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, aduan itu saat ini masih ada di tahap telaah.

"Ada laporan yang masuk ke Dewas dan sedang diproses," kata Albertina saat dihubungi Kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com