Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syaikhu Pastikan Bakal Bawa Hasil Silaturahmi dengan Anies-Cak Imin ke Majelis Syuro

Kompas.com - 12/09/2023, 17:43 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, isi pertemuan dalam acara silaturahmi bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Selasa (12/9/2023) akan dibawa ke Musyawarah Majelis Syura.

Adapun dalam silaturahmi ini, sejumlah elite Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir di kantor PKS.

“Apa langkah selanjutnya? Jadi saya tegaskan tadi silaturahmi hari ini luar biasa, penuh kehangatan, ini banyak hal yang positif,” kata Syaikhu.

Baca juga: Rombongan Anies-Cak Imin Tiba di Kantor PKS

Syaikhu menilai, suasana yang terjadi di dalam ruangan pertemuan di kantornya yang diklaim penuh persahabatan bakal sampaikan kepada Majelis Syura dalam waktu dekat.

Ia menilai, kebersamaan PKS, Nasdem dan PKB sudah semakin erat dalam mendukung pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

“Ini lah suasana yang Insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah Majelis Syura, mudah-mudahan tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syura, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini Insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini,” tutur Syaikhu.

Baca juga: Mimpi Anies buat Indonesia: Keadilan bagi Seluruh Rakyat, RI Jadi Inspirasi Dunia

Adapun kunjungan ke PKS ini juga pernah diungkapkan pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat safari politik di Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Dia menyebut terus berupaya mendekati PKS yang merupakan partai koalisi yang hingga saat ini belum menyatakan dukungannya terhadap Cak Imin sebagai cawapres Anies.

"Terus, jalan terus. Saya berupaya terus mendekati. Insya Allah, dalam waktu dekat akan berkunjung ke PKS," katanya.

Sebagaimana diketahui, PKS tidak hadir dalam dua agenda penting KPP, yakni pendeklarasian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada 2 September 2023.

Baca juga: Respons Anies soal Janji Cak Imin Kucurkan Rp 5 Miliar Tiap Desa jika Menang Pilpres

Kemudian, saat rapar konsolidasi pemenangan di Nasdem Tower pada 6 September 2023. Namun, sebelumnya PKS menyatakan mereka tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Hanya saja, untuk mendukung Cak Imin sebagai bakal cawapres, PKS mengaku belum menentukan sikap. Mereka masih harus melalui proses di internal terkait penentuan bakal cawapres, yakni lewat Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com