Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Perubahan, Anies: Kemajuan Sekarang Diteruskan dengan Memasukan Keadilan

Kompas.com - 11/09/2023, 23:43 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, unsur perubahan yang akan diusung nantinya adalah bentuk keadilan dalam kebijakan.

Hal itu disampaikan Anies menjawab pertanyaan awak media terkait isu perubahan yang dinilai kurang relevan karena ia didukung oleh partai koalisi pemerintah saat ini.

Anies mengatakan, unsur keadilan tersebut nantinya akan diimpelementasikan pada kemajuan yang sekarang sudah ada untuk diteruskan.

"Terkait perubahan kita berbicara tentang 2024 ke depan, jadi kita merencanakan untuk memasukkan sebanyak mungkin unsur keadilan di dalam penyusunan kebijakan, sehingga kemajuan yang sekarang sudah dilakukan bisa diteruskan, dengan memasukan unsur keadilan," kata Anies dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (11/9/2023).

Baca juga: Anies, Erick, dan Susi Sepanggung, Bicara soal Mimpi buat Indonesia

Anies mengatakan kemajuan yang sekarang sudah dicapai di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus diteruskan.

Pasalnya, kemajuan yang didapat bukan berasal dari satu periode pemerintahan saja, tetapi dimulai sejak Indonesia merdeka.

"Berganti silih datang pemimpin dan masing-masing era melanjutkan, menambah, mengubah. Jadi ini adalah satu rangkaian bukan sekedar kita berbicara 1-2 tahun, tapi rangkaian 78 tahun perjalanan bangsa kita," kata dia.

Baca juga: Anies-Cak Imin Sambangi PKS Besok, Surya Paloh Absen

Adapun terkait jargon "perubahan", Anies telah memutuskan untuk tidak mengganti nama Koalisi Perubahan meskipun terjadi perubahan struktur dukungan seperti hengkangnya Demokrat dan masuknya PKB.

Dalam kesempatan berbeda, Anies mengatakan tema perubahan diambil untuk mendorong agenda perubahan yang diusung dalam koalisi pendukungnya.

"Kita ingin mendorong agenda perubahan, dalam bingkai persatuan," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).

Anies berharap dan meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk bisa melanjutkan perjuangan perubahan itu.

"Kepada seluruh masyarakat kami mohon doa, agar semua hati dilembutkan. Sehingga kita bisa fokus pada tujuan utama berpolitik, yaitu sebagai jalan mengabdi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com