Fenomena "Parnoko, Parsakom, dan Pardukom" Dalam Koalisi

“Walau sebutannya gurem, jangan remehkan keberadaannya. Kerap kehadirannya menjadi penambah suara yang kurang, bahkan sangat diperlukan di saat-saat akhir. Terkadang pula, walau suaranya minimal, tetapi mintanya bisa maksimal”.

BOLEH jadi narasi di atas bisa menjadi “gambaran” yang tidak utuh, tetapi setidaknya bisa memahami konteslasi partai-partai jelang terbentuknya koalisi yang permanen menjelang Pilpres 2024.

Manuver partai-partai untuk mencari mitra semakin intens seiring dengan “terkoyaknya” dua koalisi yang “ambyar” usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dipinang sebagai bakal cawapres oleh Partai Nasdem sebagai pendamping Anies Baswedan.

PKB akhirnya keluar dari jalinan kerja sama dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya seiring bergabungnya Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda dan Partai Gelora.

Sepeninggalnya PKB, Prabowo Subianto yang diusung menjadi bakal capres semakin mengukuhkan kesolidan partai-partai pendukungnya dalam Koalisi Indonesia Maju.

Bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, tidak urung membuat Demokrat memilih “cabut” sehingga akhirnya hanya tersisa Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Ummat.

Sementara bakal capres Ganjar Pranowo masih disokong PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, serta Perindo.

Menariknya, usai PKB “lepas” dari koalisi pendukung Prabowo, isu siapa bakal cawapres yang akan berduet dengan Menteri Pertahanan era Jokowi tersebut langsung mencuat.

Golkar mendorong nama ketua umumnya, Airlangga Hartarto, PAN menyorongkan nama Menteri BUMN Erick Thohir, serta PBB begitu yakin mencalonkan Yusril Ihza Mahendra sebagai kandidat cawapres Prabowo.

Mengapa PBB begitu “pede” ikut menyorongkan nama ketua umumnya sebagai cawapres? Padahal pada Pemilu 2019 lalu, PBB hanya meraup 0,79 persen suara.

Sementara PAN mendulang 6,84 persen serta Golkar menduduki peringkat ke tiga nasional setelah PDIP dan Gerindra, yaitu 12,31 persen.

Besarkah peluang Yusril Ihza Mahendra menjadi “pengantinnya” Prabowo Subianto? Apakah Golkar dan PAN rela menyerahkan calon kursi RI-2 kepada PBB yang “gurem”?

Tidak hanya PBB yang “bertingkah”, beberapa waktu lalu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga “berulah”.

Sama-sama dikenal satu frame dalam mendukung pencalonan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama di Pilkada DKI serta Jokowi di dua kali Pilpres, PSI kini “seakan-akan” memilih berseberangan dengan PDIP.

Walau sempat mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, kini PSI kian “mesra” dengan Prabowo Subianto. Di Pemilu 2019 lalu, PSI hanya meraup suara 2.650.361 atau setara 1,89 persen.

Tidak mengecilkan arti raihan suara setiap partai dalam kompetisi Pemilu yang berlangsung ketat, setiap satu suara pun begitu berkorelasi dengan aspirasi rakyat yang mempercayakan suaranya.

Justru agregat keberhasilan Pemilu lebih diletakkan kepada “berharganya” setiap satu suara sekalipun, mengingat itulah arti dari “pesta” demokrasi.

Untuk memudahkan klustering partai-partai yang meraih suara di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen, saya mengelompokkan PBB bersama Partai Garuda (0,50 persen) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (0,22 persen) sebagai “Parnoko” atau Partai Nol Koma.

Sementara PSI bersama Partai Hanura yang meraih 1,54 persen, saya kelompokkan dalam Partai Satu Koma alias “Parsakom”.