Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Fenomena "Parnoko, Parsakom, dan Pardukom" Dalam Koalisi

Kompas.com - 05/09/2023, 05:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sementara Perindo (2,67 persen) bersama Partai Berkarya (2,09 persen), saya golongkan sebagai “Pardukom” atau Partai Dua Koma.

Partai Gurem dengan basis massa jelas

Jelang Pilkada 2020 lalu, Nusakom Pratama pernah menggelar survei di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Hasil survei memperlihatkan signifikansi dan eksistensi PBB patut diperhitungkan jika ada calon kepala daerah yang maju di Pilkada.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI berhasil menempatkan kader-kadernya di 6 DPRD Provinsi dan 37 DPRD kabupaten/kota. Total ada 67 kader PSI yang lolos menjadi anggota legislatif.

Ketika mendapat kepercayaan sebagai konsultan pemenangan calon gubernur suatu provinsi di Pilkada 2020 lalu, saya tahu betul ada partai “gurem” yang menuntut mahar tinggi mengingat suara partai tersebut sangat dibutuhkan untuk menggenapi gabungan suara partai-partai pendukung.

Dalam konstelasi Pilkada termasuk Pilpres, kehadiran partai-partai gurem selain menjadi “penggenap” gabungan suara partai-partai dalam koalisi, keberadaan elite-elite partai yang dikenal sebagai politisi berpengalaman dan identifikasi basis massa yang jelas menjadi nilai tambah tersendiri.

Belum lagi dari efek psikologis massa, dukungan banyak partai – sekalipun gurem – tetap saja memberi efek “getar” tersendiri.

Jangan heran jika Anis Matta yang kini didapuk sebagai Ketua Umum Partai Gelora mengklaim kalau dirinya yang memberi endorse nama Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo pasca-Pilpres 2019.

Mantan pentolan PKS itu mendorong Jokowi agar menarik rival abadinya di dua kali Pilpres sebagai salah satu pembantu di kabinetnya Jokowi.

Padahal publik ingat, di Pilpres 2019, baik Anis Matta secara pribadi maupun PKS bukan termasuk kelompok pendukung Jokowi – Maruf Amin.

Istilah partai “gurem" atau partai “kecil" dalam sejarah partai-partai modern sering digunakan untuk merujuk pada partai politik yang memiliki pengaruh politik dan pemilih yang relatif terbatas dibandingkan dengan partai-partai besar atau utama dalam suatu negara.

Sebetulnya penyebutan “gurem” atau “kecil” adalah istilah yang relatif subjektif dan mungkin bervariasi dalam konteks berbeda.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada partai-partai gurem di beberapa negara lain seperti; partai ke tiga, partai minoritas, partai satelit, partai protes, partai regional atau lokal, partai independen atau partai niche.

Istilah "partai ke tiga" dalam beberapa sistem politik, digunakan untuk mengidentifikasi partai-partai kecil yang bukan bagian dari dua partai besar yang dominan.

Sementara “partai minoritas” digunakan untuk partai yang memiliki jumlah kursi atau dukungan yang relatif kecil dalam parlemen atau dalam pemilihan umum.

Beberapa partai kecil dapat dianggap sebagai "partai satelit" ketika mereka bergantung pada atau tergantung pada partai besar lainnya dalam koalisi atau aliansi politik.

Partai kecil yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan atau kebijakan partai-partai besar atau pemerintahan saat ini sering disebut sebagai "partai protes."

Beberapa partai kecil yang fokus pada isu-isu atau agenda yang lebih lokal atau regional daripada nasional, dan mereka disebut sebagai "partai regional" atau "partai lokal".

Partai-partai yang tidak terafiliasi dengan partai politik besar sering disebut sebagai "partai independen." Partai ini memiliki pandangan atau agenda politik yang lebih khusus.

Sedangkan “partai niche” merujuk pada partai-partai yang berfokus pada isu-isu atau basis pemilih yang sangat spesifik, seperti partai lingkungan, partai hak-hak sipil, atau partai agama.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com