Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Nasdem dan Cak Imin Disebut Potensial Bikin "Gempa Politik"

Kompas.com - 01/09/2023, 20:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Komunikasi Politik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Nyarwi Ahmad mengatakan, manuver Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Partai Nasdem memunculkan duet Anies Baswedan-Cak Imin bisa menimbulkan guncangan politik terhadap peta koalisi Pemilu 2024 yang ada sejauh ini.

Guncangan politik itu akan dirasakan blok-blok koalisi seperti Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto.

"Manuver Nasdem yang kemungkinan besar membuka peluang Cak Imin sebagai cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan sangat potensial menimbulkan gempa politik yang cukup besar," kata Nyarwi dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Pidato SBY dalam Rapat Majelis Tinggi Demokrat Terkait Manuver Nasdem dan Anies Baswedan

Meski demikian, menurutnya kecil kemungkinan KPP, KIM maupun koalisi PDI-P pengusung Ganjar Pranowo bakal bubar.

Ia mengatakan, manuver ini hanya berefek pada perubahan komposisi partai-partai pendukungnya saja.

Semisal, dia mencontohkan Partai Demokrat bisa saja lepas dari KPP dan kemungkinan mencari mitra koalisi lain yang menjanjikan tiket cawapres terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jika Sandiaga Uno peluangnya kecil untuk mendapatkan tiket Cawapres Ganjar Pranowo, bisa juga akan mendorong PPP untuk mencari mitra koalisi dari partai-partai lainnya yang bisa menawarkan tiket Cawapres atau bahkan Capres," jelas dia.

"Bahkan masih terbuka peluangnya untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat membangun blok koalisi baru," sambungnya.

Baca juga: SBY: Berkali-kali Anies Datang dengan Kata-kata Baiknya, Sekarang Kok Jadi Begini?

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa PKB dan Demokrat belum aman memenuhi ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold.

Terkait KPP, dia mengungkap besar kemungkinan ikut bergabungnya PKB atas wacana duet Anies-Cak Imin.

Apalagi, menurut dia, Partai Nasdem adalah partai politik yang menggagas koalisi dan mengusung Anies pertama kali.

"Bergabungnya PKB ke koalisi perubahan yang diinisiasi Nasdem, sangat terbuka. Apalagi jika Cak Imin mendapatkan tawaran tiket Cawapres dari Nasdem dan Anies Baswedan," katanya.

"Ini tentu membawa konsekuensi politik lanjutan. Jika Cak Imin (PKB) benar-benar gabung ke Nasdem mengusung Anies, maka sangat besar peluangnya terjadi perubahan komposisi blok koalisi partai-partai kubu Prabowo (Gerindra dan kawan-kawan) dan juga blok KPP sendiri," sambung dia.

Baca juga: PKB Klaim Dapat Restu Kiai NU untuk Duetkan Anies-Muhaimin

Sebagai informasi, Partai Demokrat mengungkapkan duet Anies-Cak Imin.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Selain itu, Riefky juga menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik atas hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com