Demokrat Bakal Cabut Mandat Bacapres Anies Sebab Merasa Dikhianati

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan akan mencabut mandat yang diberikan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, setelah disebut bersama Partai Nasdem diam-diam bersepakat menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres.

"Kalau dari kami, kami putus hubungan dulu. Kami orang yang beretika, tahu adab, tahu moral, berpolitik berdasarkan value atau nilai, bukan sok-sok bilang virtue-virtue atau kebajikan tapi kenyataannya nol dalam praktik," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

"Berarti langkah pertama secara resmi adalah kami harus mencabut mandat," sambung Herzaky.

Herzaky mengatakan, kader Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan itu karena menganggap Anies adalah pemimpin berintegritas dan mempunyai etika politik.

Baca juga: Demokrat Ciamis Turunkan 2.300 Baliho Anies, Dianggap Menusuk dari Belakang

Menurut dia, sebelumnya Anies sudah mengusulkan kepada para partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih menjadi bakal cawapres.

Bahkan menurut Herzaky, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya.

Akan tetapi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu.

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

"Kami berbasis nilai, kami fokus kepada koalisi perubahan, ternyata kami dikhianati, sudah membentuk koalisi sendiri, punya capres-cawapres sendiri, tidak sesuai kesepakatan awal," ucap Herzaky.

Baca juga: Murka Demokrat kepada Anies, 7 Hari yang Menggagalkan AHY Jadi Cawapres

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Baca juga: Muncul Isu Anies-Muhaimin, PPP Terbuka jika Demokrat atau PKS Pindah ke Koalisinya

Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Ia lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud.

Meski berharap koalisi ini tidak bubar, Surya Paloh mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokrat.

Termasuk, jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain.

Baca juga: Demokrat Tuding Surya Paloh Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Nasdem: Enggak Ngerti

“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya Paloh.

Meski menyatakan tetap akan berkomunikasi dengan Demokrat, Surya Paloh mengaku belum ada rencana menemui pihak dari partai berlambang Mercy itu.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Novianti Setuningsih)