Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Pastikan 708 WNI di Gabon Aman Pasca-Kudeta Militer

Kompas.com - 01/09/2023, 10:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan, sebanyak 708 warga negara Indonesia (WNI) di Gabon dalam keadaan aman pasca-kudeta militer.

Diketahui, kudeta itu ditandai dengan tampilnya puluhan tentara Gabon di televisi pada Rabu (30/8)2023), mengumumkan bahwa mereka mengakhiri rezim pemerintahan Gabon.

"Terdapat 708 WNI yang tinggal di Gabon. Mereka dalam keadaan aman dan tenang," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Kemenlu Ungkap Tak Ada WNI Terdampak Badai Franklin di Republik Dominika

Judha menuturkan, KBRI Abuja dan Konsul Kehormatan RI di Gabon terus memonitor situasi di sana pasca-krudeta militer.

Sejauh ini kata Judha, situasi di Libreville tetap aman dan tertib.

Sementara itu, mayoritas WNI yang menetap di sana adalah pekerja migran yang bekerja di industri perkayuan dan tinggal jauh dari Libreville.

"KBRI juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI agar terus waspada dan mengikuti perkembangan situasi. Jika mengalami permasalahan segera menghubungi hotline KBRI Abuja," jelas Judha.

Baca juga: Kudeta Gabon Akhiri 55 Tahun Kekuasaan Keluarga Presiden Bongo

Sebelumnya diberitakan, tentara Gabon mengudeta negaranya dan membatalkan pemilu yang menurut hasil resmi dimenangi oleh Presiden Ali Bongo Ondimba.

Saat pengumuman tersebut, jurnalis AFP mendengar suara tembakan di ibu kota Gabon yaitu Libreville.

“Kami memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dengan mengakhiri rezim saat ini,” kata seorang tentara di stasiun tv Gabon 24 Ia berbicara atas nama Komite Transisi dan Pemulihan Institusi.

“Untuk itu, pemilihan umum 26 Agustus 2023 dan hasilnya dibatalkan,” imbuh dia.

“Semua institusi republik dibubarkan: pemerintayh, Senat, Majelis Nasional, dan Mahkamah Konstitusi,” tambahnya, seraya mengumumkan penutupan negara sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Pengumuman tersebut juga disiarkan di stasiun tv publik Gabon 1.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com