Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Setop Dukung Anies di Medsos dan Baliho Buntut Isu Cak Imin Bacawapres

Kompas.com - 01/09/2023, 09:58 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan lagi membantu bakal calon presiden Anies Baswedan melalui media sosial dan alat peraga baliho karena merasa dikhianati.

Demokrat menyatakan, Anies dan Partai Nasdem diam-diam membuat kesepakatan supaya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi bakal cawapresnya.

"Mohon maaf, begitu ada rilis ini, kader-kader kami di seluruh Indoensia sudah meminta izin pelan-pelan kami akan mencopot baliho yang ada muka Anies Baswedan, dan men-take down, menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

"Mas Anies silakan Anda diperjuangkan di medsos. Jika ada yang menyerang-menyerang silakan, kami tidak ada lagi urusannya," sambung Herzaky.

Baca juga: Demokrat Ciamis Turunkan 2.300 Baliho Anies, Dianggap Menusuk dari Belakang

Herzaky mengatakan, kader Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan itu karena menganggap Anies adalah pemimpin berintegritas dan mempunyai etika politik.

Menurut dia, sebelumnya Anies sudah mengusulkan supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih menjadi bakal cawapres, kepada para partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Bahkan menurut Herzaky, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya.

"Bagi kami ini adalah karakter sebenarnya. Dalam tekanan dari berbagai pihak beliau menunjukkan apakah beliau pantas menjadi pemimpin atau tidak. Bagi kami ini adalah uji karakter dan mohon maaf kami sangat kecewa," ujar Herzaky.

Baca juga: Murka Demokrat kepada Anies, 7 Hari yang Menggagalkan AHY Jadi Cawapres

"Karakter yang tidak mempunyai komitmen, tidak pantas, dan tidak bermoral bagi kami. Ini yang kami sangat sedih. Seharusnya pemimpin berjiwa ksatria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan, bukan bermain di balik kata-kata," sambung Herzaky.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023 lalu.

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

Herzaky juga mengkritik sikap Nasdem yang sempat berjanji akan berjuang bersama di dalam KPP, tetapi justru kerap membuat pernyataan yang menyerang Demokrat.

"Alhamdulillah kami bertahan. Akhirnya mereka ketahuan belangnya, berkhianat sendiri membentuk koalisi baru dengan parpol lain," ujar Herzaky.

Baca juga: Demokrat NTB Cabut Ribuan Atribut Dukungan untuk Anies Baswedan


Herzaky mengatakan, seharusnya jika Anies dan Nasdem merasa sudah tidak sejalan, atau ditekan pihak luar ketika berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), sebaiknya menyampaikan secara terbuka.

Akan tetapi, kata Herzaky, Nasdem dan Anies justru diam-diam membentuk koalisi baru dengan PKB dan mengusung Muhaimin sebagai bakal cawapres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com