Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Retak gara-gara Isu Anies-Muhaimin, Jokowi: Urusan Partai

Kompas.com - 01/09/2023, 10:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak mau banyak komentar mengenai situasi koalisi partai politik yang retak setelah berembusnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Jokowi menegaskan, ia tidak ikut campur dalam isu pencalonan presiden dan wakil presiden karena itu merupakan kewenangan partai politik.

"Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Pembelaan Surya Paloh soal Duet Anies-Muhaimin, Bantah Demokrat yang Tuding Berkhianat

Jokowi pun mengeklaim tidak membahas wacana duet Anies-Muhaimin saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) sore.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, pertemuannya dengan Surya Paloh adalah pertemuan biasa.

"Enggak ada sama sekali, enggak ada," kata Jokowi.

Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Anies Baswedan disebut tengah retak gara-gara munculnya wacana duet Anies-Muhaimin.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Masih Tak Terima soal Kudeta PKB 2008, Muhaimin Iskandar Bergeming

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar merupakan anggota KIM bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahkan, Muhaimin sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, sebelum akhirnya diisukan bakal berduet dengan Anies.

Di sisi lain, KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terbelah.

Demokrat menuding Anies telah berkhianat karena setuju dengan keputusan Surya Paloh untuk berduet dengan Muhaimin.

Padahal, menurut Demokrat, Anies sudah setuju untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara itu, PKS mengaku akan tetap mengusung Anies sebagai bakal calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com