Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin Komersialisasi Pendidikan Tinggi Dihentikan

Kompas.com - 30/08/2023, 22:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

DEPOK, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menilai sudah saatnya menghentikan kebijakan yang membuat tidak semua kalangan masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi karena biaya yang melambung.

"Apa mau diteruskan komersialisasi ini? Apa enggak mau diubah? Kalau enggak mau diubah, enggak usah ada perubahan," kata Anies saat mengisi Kuliah Kebangsaan yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).

Menurut Anies, pendidikan adalah sebuah perangkat investasi yang akan berguna membangun generasi buat beberapa tahun mendatang.

Baca juga: Simulasi 3 Nama Capres, Survei LSI: Ganjar Unggul Tipis Atas Prabowo, Anies Turun

Generasi yang terdidik secara akademik dan budi pekertinya diharapkan bisa menduduki pemerintahan dan negara, serta membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Buat mendukung hal itu, Anies menilai pemerintah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebagai investasi bangsa dan generasi masa depan.

"Tidak usah ragu keluarkan anggaran cukup agar perguruan tinggi bisa jadi tempat pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu. Negara yang harus hadir," ucap Anies.

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Rumor Anies Tak Boleh Maju dengan AHY Setelah Paloh Bertemu Jokowi


Anies juga meminta supaya pendidikan tinggi tidak terus menerus mengarah kepada komersialisasi yang menyebabkan uang kuliah tunggal (UKT) melambung dan tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia.

"Biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah murah, terjangkau oleh seluruh warga Indonesia," ujar Anies.

Anies menyampaikan, pengelola universitas sebaiknya fokus pada pengembangan ilmu, dan tidak semata untuk kepentingan bisnis. Apalagi memandang mahasiswa sebagai seorang pelanggan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com