Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus ISPA Meningkat Seiring dengan Polusi Udara, Menkes: Jadi Tugas Berat untuk Pak Heru

Kompas.com - 30/08/2023, 15:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, terjadi peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) bersamaan dengan meningkatnya polusi udara di DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Budi Gunadi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR membahas salah satunya polusi udara yang belakangan melanda ibu kota.

Awalnya, Budi Gunadi memaparkan data yang dimiliki Indonesia dibandingkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait polusi udara.

"Nah, ini datanya dibandingkan dengan WHO. Jadi kita enggak pernah memenuhi standarnya WHO," kata Budi dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Sampai Ratas 2 Kali dengan Presiden Bahas Polusi Udara, Menkes: Belanja BPJS Pasti Naik

Saat menyatakan hal itu, Budi menunjukkan grafik tingkat polusi udara di Jakarta dari berbagai periode. Data ini berjudul "Data Pemantauan Kualitas Udara di Jabodetabek 2021-2023".

Dari pengamatan Kompas.com, data kualitas udara itu memang meningkat sejak Januari 2023.

Pada periode April dan Juli 2023, grafik data semakin meningkat yang mengartikan buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

Ironisnya, menurut Budi, grafik itu justru meningat bersama dengan kasus penyakit ISPA di DKI Jakarta sejak Januari.

"Jadi, kasus infeksi saluran pernapasan atas yang ada di DKI, tadinya 50 ribuan. (menunjukkan kenaikan data kasus), naik dia, naiknya jadi sempat 200 ribu, 150 ribu, jadi tiga sampai empat kali (lipat)," ujar Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Ungkap Penyakit akibat Polusi Udara: PPOK, Pneumonia, Asma, dan ISPA

Oleh karena itu, Budi Gunadi menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk lebih bekerja keras menangani kasus polusi udara dan penyakit ISPA di wilayahnya.

"Jadi, mudah-mudahan nanti Pak Heru sebagai Plt (Pj) Gubernur DKI, itu bisa menangani ini. Gitu ya, karena ini jadi tugas berat juga untuk Gubernur DKI," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Heru Budi Hartono diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada warga DKI Jakarta karena polusi udara di Ibu Kota semakin parah.

Tuntutan ini adalah salah satu dari sembilan permintaan Tim Advokasi Lawan Batubara (TALB) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran batu baru di Marunda dan polusi udara di Ibu Kota.

"Gubernur DKI Jakarta wajib meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Jakarta akibat semakin parahnya pencemaran udara," kata Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi, dalam keterangannya pada 29 Agustus 2023.

Baca juga: Menkes Sarankan Pemakaian Masker KF94 atau KN95 untuk Hadapi Polusi Udara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com