KPK Sebut Pemkab Garut-Cirebon Tak Anggarkan Bansos Individu, tapi Ada Perjalanan Dinas hingga Miliaran Rupiah

Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, juga tidak menganggarkan bansos individu. Dari anggaran untuk kemiskinan ekstrem Rp 158.607.288.223, sebanyak Rp 32.598.842.914 digunakan untuk belanja jasa.

Kemudian, honorarium Rp 1.928.268.000, belanja alat kantor Rp 1.098.967.210, perjalanan dinas Rp 6.046.357.200, dan belanja makan minum rapat Rp 873.278.200.

“Di (pemerintah) pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrim susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit. Kalau cukup isi anggaran enggak relevan dengan programnya,” kata Pahala.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkap alokasi APBD yang tidak tepat.

Jokowi mencontohkan, ada daerah dengan anggaran penanganan stunting atau gizi buruk Rp 10 miliar. Tetapi, dari jumlah itu sebanyak Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, rapat Rp 3 miliar, dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp 2 miliar, yang Rp 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta pada 14 Juni 2023.

Baca juga: Pemkab Garut Anggarkan Dinas Luar Negeri Rp 784 Juta untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, KPK: Urusannya Apa?