KPK Sebut Pemkab Garut-Cirebon Tak Anggarkan Bansos Individu, tapi Ada Perjalanan Dinas hingga Miliaran Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) menganggarkan perjalanan dinas miliaran rupiah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi bantuan sosial individu justru tidak ada.

Padahal, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, langkah awal untuk mengatasi kemiskinan ekstrim adalah pemberian bantuan sosial (bansos).

Pemkab Garut misalnya, yang tercatat memiliki puluhan ribu warga dengan kemiskinan ekstrem, menganggarkan perjalanan dinas Rp 7.232.851.600 (Rp 7,2 miliar). Tetapi, tidak menganggarkan bansos individu.

“Ada honor, belanja alat kantor, bansos individu malah enggak dikasih,” ujar Pahala dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi yang tayang di YouTube FMB9ID_IKP, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Pemkab Garut Anggarkan Dinas Luar Negeri Rp 784 Juta untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, KPK: Urusannya Apa?

Menurut Pahala, dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tercacat bahwa anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem Pemkab Garut pada 2023 mencapai Rp 799.305.947.474 miliar.

Sebanyak Rp 8.699.056.750 di antaranya digunakan untuk belanja jasa, honorarium Rp 2.274.230.000, dan belanja alat kantor Rp 1.741.471.533.

Kemudian, mereka juga menganggarkan perjalanan dinas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem Rp 7.232.851.600, belanja makan minum rapat Rp 1.687.879.300, dan dinas luar negeri Rp 784.305.000.

Meskipun penduduk miskin mendapat bansos dari pemerintah pusat, Pemkab juga mestinya turut membantu memberikan bansos.

“Kita bilang kan basic-nya dia kasih bansos dong, walaupun dapat dari pusat tapi memperkuat itu akan lebih baik,” kata Pahala.

Baca juga: KPK Ungkap Anggaran dan Program Pengentasan Kemiskinan Pemda Kerap Meleset

Pemkab Cirebon, di Jawa Barat juga serupa. Mereka menganggarkan perjalanan dinas miliaran rupiah tetapi tidak mengalokasikan dana untuk bansos individu.

Dalam data SIPD, Pemkab Cirebon hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125 atau 1,62 persen dari APBD.

Alokasi ini membuat Cirebon menjadi kabupaten dengan alokasi anggaran kemiskinan ekstrem terkecil di Indonesia.

Dari jumlah Rp 115,8 miliar itu, sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.

“Padahal, dia masuk lima daerah termiskin di Jawa Barat,” ujar Pahala.

Baca juga: 33 Daerah Dapat Insentif, Mendagri Minta Dananya untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, juga tidak menganggarkan bansos individu. Dari anggaran untuk kemiskinan ekstrem Rp 158.607.288.223, sebanyak Rp 32.598.842.914 digunakan untuk belanja jasa.

Kemudian, honorarium Rp 1.928.268.000, belanja alat kantor Rp 1.098.967.210, perjalanan dinas Rp 6.046.357.200, dan belanja makan minum rapat Rp 873.278.200.

“Di (pemerintah) pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrim susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit. Kalau cukup isi anggaran enggak relevan dengan programnya,” kata Pahala.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkap alokasi APBD yang tidak tepat.

Jokowi mencontohkan, ada daerah dengan anggaran penanganan stunting atau gizi buruk Rp 10 miliar. Tetapi, dari jumlah itu sebanyak Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, rapat Rp 3 miliar, dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp 2 miliar, yang Rp 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta pada 14 Juni 2023.

Baca juga: Pemkab Garut Anggarkan Dinas Luar Negeri Rp 784 Juta untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, KPK: Urusannya Apa?