Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Airlangga Paparkan Visi Indonesia 2045, PDB 9,8 Triliun Dollar AS hingga 80 Persen Penduduk Middle Income

Kompas.com - 28/08/2023, 20:20 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah visi dan sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045 atau Indonesia Emas.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045, antara lain memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 9,8 triliun dollar Amerika Serikat (AS), pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita 30.300 dollar AS, porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja. 

Airlangga mengatakan, saat ini, kondisi ekonomi Indonesia kian solid dengan indikator fundamental pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17 persen pada kuartal 2-2023.  Capaian itu diharapkan akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. 

“Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kami butuh tumbuh 6 persen sampai 7 persen,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, di Jakarta, Senin (28/8/2023). 

Baca juga: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Tahun 2030 Capai 1 Triliun Dollar AS, Airlangga: Sepertiganya dari Indonesia 

Ia mengatakan, melalui visi dan sasaran tersebut, Indonesia menargetkan predikat sebagai high income country dapat terwujud menjelang 2045. 

Namun, kata dia, Indonesia masih memiliki satu catatan, yaitu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang pada 2023 mencapai 7,6 atau terlalu tinggi . 

“Ini artinya investasi yang kami masukkan belum terlalu optimal,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Oleh karena itu, kata Menko Airlangga, pendekatan pembangunan Indonesia perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif.

Pembangunan transformatif setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan. 

Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai implementasi konkret terkait strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi.

Baca juga: Pimpin Delegasi RI Bertemu Singapura, Menko Airlangga: Saya Ingin Seluruh Working Group Temukan Terobosan

Beberapa strategi itu, di antaranya kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Online Single Submission (OSS), mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi. 

“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari BPK RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan,” ujarnya. 

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi merupakan hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur.

Modal Indonesia

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang mendekati puncak bonus demografi.

Baca juga: Menko Airlangga Akui Kiprah Dubes Uni Eropa Vincent Piket Perkuat Hubungan Bilateral RI-Uni Eropa

“Modal ini hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa,” ungkapnya. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com