Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Tragis Alutsista TNI Akibat Embargo Rusia Usai Geger 1965

Kompas.com - 28/08/2023, 19:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI menjadi salah satu topik yang disorot.

Terjadi perdebatan antara kelompok yang setuju dan kontra terhadap rencana Menteri Pertahanan Prabowo membeli jet tempur Boeing F-15EX buatan Amerika Serikat. Hal itu dikuatkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan dan Boeing.

Kelompok yang mengkritik menganggap rencana pembelian F-15EX memperlihatkan kekeliruan karena Indonesia pernah mengalami embargo oleh Amerika Serikat pada 1995 sampai 2005.

Baca juga: Wamenhan Sebut Pembelian Jet Tempur Rafale dan F-15 Masih dalam Tahap Negosiasi

Selain itu, argumen mereka adalah F-15EX tidak mempunyai kemampuan tak terdeteksi radar atau siluman (stealth), serta lebih mahal dari unit jet tempur buatan Rusia.

Penyebab embargo itu adalah TNI disebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden Pembantaian Santa Cruz di Dili, Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste) pada 1991.

Mereka yang kontra dengan pembelian F-15EX juga menilai sebaiknya Indonesia membeli alutsista dari Rusia, yang dianggap menjadi sahabat sejak masih menjadi Uni Soviet.

Baca juga: Indonesia Buru Jet Canggih, Prabowo: Rafale dan F-15 Kita Kejar

 

Embargo Rusia

Persoalan embargo ternyata tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat. Rusia ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet juga pernah menerapkan embargo terhadap Indonesia.

Pada 1950-an sampai 1960-an, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia memang sangat erat.

Eratnya hubungan kedua negara ditandai dengan keakraban antara Presiden ke-1 Indonesia, Soekarno, dengan Perdana Menteri Rusia Nikita Kruschev saat berkunjung ke Moskwa.

Saat itu, pemerintah Rusia bahkan memberikan bantuan dana kepada Indonesia buat membangun Monumen Nasional dan kompleks olahraga serta Stadion Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, Jakarta.

Baca juga: Indonesia Bisa Jadi Negara Kedua di Asia Tenggara yang Punya F-15

Ketika Soekarno mengumumkan operasi militer Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda, serta Dwi Komando Rakyat (Dwikora) atau yang dikenal sebagai masa konfrontasi buat menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, Rusia juga memberikan bantuan persenjataan atas nama Uni Soviet.

Bantuan persenjataan dari Uni Soviet itu berupa kapal perang jenis penjelajah (cruiser), perusak (destroyer), kapal selam kelas Whiskey, tank amfibi, kapal cepat rudal, jet tempur MiG, serta pesawat pengebom Tupolev Tu-16.

Atas bantuan persenjataan itu, Angkatan Bersenjata Indonesia pada saat itu dianggap sebagai salah satu yang terkuat di kawasan Asia.

Pada saat itu kondisi dalam negeri juga tengah carut marut. Inflasi yang tidak terkendali serta korupsi membuat rakyat kesulitan membeli bahan pangan.

Baca juga: Spesifikasi Jet Tempur F-15 yang Berpotensi Dijual AS ke Indonesia: Sistem Radar hingga Senjatanya

Kemesraan antara Indonesia dan Uni Soviet berangsur meredup setelah peristiwa Gerakan 30 September pada 1965.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com