Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Airlangga Paparkan Visi Indonesia 2045, PDB 9,8 Triliun Dollar AS hingga 80 Persen Penduduk Middle Income

Kompas.com - 28/08/2023, 20:20 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah visi dan sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045 atau Indonesia Emas.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045, antara lain memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 9,8 triliun dollar Amerika Serikat (AS), pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita 30.300 dollar AS, porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja. 

Airlangga mengatakan, saat ini, kondisi ekonomi Indonesia kian solid dengan indikator fundamental pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17 persen pada kuartal 2-2023.  Capaian itu diharapkan akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. 

“Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kami butuh tumbuh 6 persen sampai 7 persen,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, di Jakarta, Senin (28/8/2023). 

Baca juga: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Tahun 2030 Capai 1 Triliun Dollar AS, Airlangga: Sepertiganya dari Indonesia 

Ia mengatakan, melalui visi dan sasaran tersebut, Indonesia menargetkan predikat sebagai high income country dapat terwujud menjelang 2045. 

Namun, kata dia, Indonesia masih memiliki satu catatan, yaitu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang pada 2023 mencapai 7,6 atau terlalu tinggi . 

“Ini artinya investasi yang kami masukkan belum terlalu optimal,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Oleh karena itu, kata Menko Airlangga, pendekatan pembangunan Indonesia perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif.

Pembangunan transformatif setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan. 

Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai implementasi konkret terkait strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi.

Baca juga: Pimpin Delegasi RI Bertemu Singapura, Menko Airlangga: Saya Ingin Seluruh Working Group Temukan Terobosan

Beberapa strategi itu, di antaranya kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Online Single Submission (OSS), mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi. 

“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari BPK RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan,” ujarnya. 

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi merupakan hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur.

Modal Indonesia

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang mendekati puncak bonus demografi.

Baca juga: Menko Airlangga Akui Kiprah Dubes Uni Eropa Vincent Piket Perkuat Hubungan Bilateral RI-Uni Eropa

“Modal ini hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa,” ungkapnya. 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com