Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Sebut Tiga Poros Koalisi Pilpres 2024 Masih Mungkin Berubah

Kompas.com - 28/08/2023, 15:04 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, tiga poros koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih mungkin berubah. Sebeb, ia mengatakan, saat ini dinamika politik berjalan cepat dan komunikasi antar partai politik (parpol) masih terjadi.

“Secara matematis jumlah hitungan koalisi itu sudah habis karena partai-partai sudah berkumpul di masing-masing pilihan. Jadi sudah hampir pasti terjadi tiga poros koalisi,” ujar Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKB di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Buka Pintu untuk Budiman Sudjatmiko, PKB Tawari Maju Caleg 2024

“Tetapi, bisa jadi dinamika tiga poros ini akan dinamis dan berubah,” sambung dia.

Maka dari itu, ia meminta Rakornas PKB kali ini tak perlu membahas kinerja soal Pilpres. “Karena dinamikanya masih sangat berkembang,” ucap dia.

Muhaimin ingin forum tersebut fokus mengevaluasi dan melihat kinerja kader terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Jadi yang mau jauh-jauh sudah enggak tahan ingin tahu kita pasangannya siapa ya ditahan dulu, sabar, ojo kesusu (jangan buru-buru),” imbuh dia.

Baca juga: Golkar-PAN Gabung KKIR, PKB Tetap Ngotot Muhaimin Maju Pilpres 2024

Diketahui, saat ini PKB bergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun demikian, PKB mengaku mendapatkan tawaran juga untuk bergabung dengan PDI-P untuk mengusung Ganjar Pranowo.

Sampai saat ini, PKB masih kekeh ingin memasangkan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com