Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PBNU Tak Pernah Permasalahkan PKB, Hanya Jaga Jarak..."

Kompas.com - 28/08/2023, 13:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaiman Tanjung menyebut bahwa pihaknya akan tetap menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan partai politik, termasuk dengan PKB.

“Arahan Ketua Umum PBNU Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) itu sangat jelas. Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB, cuma pingin menjaga jarak,” kata Sulaiman dalam keterangan resmi PBNU, Senin (28/8/2023).

Ia menyitir hasil survei terbaru Litbang Kompas yang mengungkapkan bahwa suara warga NU tidak terkonsentrasi pada partai politik tertentu.

Baca juga: Ogah Jawab Sentilan PBNU dan Yenny Wahid, Cak Imin: Barang Lawas Enggak Usah Dibahas

Mayoritas warga yang mengaku terafiliasi dengan NU memilih PDI-P, Gerindra, dan Partai Golkar. PKB yang lahir dari rahim NU justru ada di urutan keempat.

“Jadi NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan, bukan PKB. Jadi PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa,” kata Sulaiman.

“Jadi Gus Yahya itu tidak pernah mempermasalahkan PKB. Hanya yang Beliau sesalkan itu ternyata pemilih PKB sendiri ogah sama Muhaimin. Ini 'kan fakta, survei Kompas PKB 7 persen dan Muhaimin hanya 0,4. Kan jomplang,” ujar dia. 

Berebut identitas NU

PKB lahir dari rahim NU ketika Soeharto runtuh dan era Reformasi dimulai. Kala itu, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.

PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984.

Pada akhirnya, PBNU yang saat itu dinakhodai Gus Dur mengarsiteki pendirian PKB.

Baca juga: PBNU Sebut Cak Imin Bukan Panglima Santri yang Asli

 

PBNU membentuk tim 5 dan tim asistensi berisi 9 orang, mayoritas kiai, untuk pendirian PKB, salah satunya Muhaimin.

Dalam perkembangannya, terjadi dualisme dalam internal PKB yang berujung didepaknya Gus Dur oleh Muhaimin Iskandar, keponakannya.

PKB versi Cak Imin kemudian diakui negara sebagai PKB yang “sah”.

Lahir dari rahim NU, wajar jika PKB memiliki basis konstituen yang sama, yakni warga nahdliyyin dan pesantren.

Seiring berjalannya waktu, terbangun citra bahwa NU lekat dengan PKB dan sebaliknya.

Belakangan, sejak Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai Ketum PBNU, hubungan ormas Islam terbesar di Indonesia itu panas-dingin dengan PKB.

PKB bersikeras bahwa mereka tak bisa dilepaskan dari NU, sedangkan Yahya dan jajaran berulang kali menegaskan bahwa NU tidak terkait kubu politik mana pun, termasuk PKB.

Baca juga: Canda Elite PKB, KKIR Bisa Jadi Bubar Jika 4 Partai Tak Duduk Bersama...

Pada Januari lalu, pertentangan antara keduanya sempat mencuat.

PBNU kecewa mars perayaan 1 abad hari lahir NU digunakan PKB untuk kepentingan politik sebagail suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar PKB.

Yahya juga tak hadir dalam acara syukuran harlah ke-25 PKB kemarin.

PBNU menyebut tak ada undangan dari PKB, sedangkan Muhaimin mengeklaim telah memerintahkan panitia untuk mengundang Yahya.

Sikap Yahya ini kontras dengan keputusannya hadir ke Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, Minggu (27/3/2022), dalam peringatan hari lahir PPP sekaligus haul ke-5 KH Hasyim Muzadi.

Baca juga: Ketum PBNU Tegaskan PKB Bukan Representasi Nahdlatul Ulama

Yahya bahkan mengeklaim bahwa ini menjadi hajatan dengan kehadiran representasi PBNU terbanyak.

Kedua kubu memang juga punya hubungan. Tahun 1973, NU yang pernah menjadi partai politik, dilebur oleh rezim Soeharto ke dalam PPP sebagai fusi partai-partai Islam dan punya kedudukan berarti dalam tubuh partai tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com