Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sepakat Implementasikan MoU, Kementerian KP dan Mozambik Kerja Sama Kembangkan SDM KP

Kompas.com - 25/08/2023, 20:44 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik menyepakati rencana aksi sebagai implementasi nota kesepahaman (MoU) kerja sama kelautan dan perikanan.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta mengatakan, hubungan Indonesia dan Mozambik telah terjalin kuat.

Salah satunya adalah di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak 2011.

"Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang pernah dikerjasamakan dan diberikan Pemerintah RI kepada Mozambik dalam bentuk pelatihan-pelatihan di sektor KP yang dilaksanakan di Indonesia serta pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Mozambik," ujarnya dalam acara penandatanganan MoU di Maputo, Mozambik, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Gelar Pelatihan Diversifikasi Produk, Kementerian KP Ingin Tingkatkan Kemampuan Pengolah Gurita di Bengkulu

Nyoman berharap, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat, salah satunya pemanfaatan resource center di Indonesia.

“Semoga memberikan manfaat berupa balai pelatihan perikanan (BPP) dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Afrika,” ujarnya dalam siaran pers.

Adapun kerja sama tersebut merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara Kementerian KP RI dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik pada 2018.

MoU tersebut pun telah diperpanjang pada 2021 dan berlaku selama tiga tahun hingga 2024.

Ruang lingkup kerja sama itu meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan; perencanaan tata ruang laut; pencegahan, pelarangan, dan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Baca juga: Menteri KP Lepas 73 Lulusan Satdik KP untuk Kerja dan Magang ke Jepang hingga Taiwan

Kerja sama itu juga terkait dengan pengolahan hasil perikanan dan komersialisasi; konservasi laut dan ekowisata bahari; serta peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan.

Sementara itu, peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Mozambik, antara lain International Training Program for African Countries on Marine Fisheries 2011 di Balai Budidaya Air Payau Situbondo; 

International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries 2012 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; dan International Workshop on Community Based Freshwater Aquaculture for Pacific and African Countries 2015 di Sukabumi.

Ada pula kegiatan  International Training on Sustainable Fishery Product Development for African Countries 2016 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; dan International Training on Fisheries for African and Middle East Countries 2017 di BPPP Ambon.

Kegiatan lainnya adalah Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat IUUF 2017 di Bali; IFFAI Regional Training for Prosecutors 2019 di Jakarta; serta Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production 2019 di Mozambik.

Baca juga: Butuh SDM Indonesia, Prefektur Miyagi, Jepang Bahas Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Kementerian KP

Setelah penandatanganan kerja sama itu, delegasi Kementerian KP melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat dari Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com