Sepakat Implementasikan MoU, Kementerian KP dan Mozambik Kerja Sama Kembangkan SDM KP

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik menyepakati rencana aksi sebagai implementasi nota kesepahaman (MoU) kerja sama kelautan dan perikanan.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta mengatakan, hubungan Indonesia dan Mozambik telah terjalin kuat.

Salah satunya adalah di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak 2011.

"Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang pernah dikerjasamakan dan diberikan Pemerintah RI kepada Mozambik dalam bentuk pelatihan-pelatihan di sektor KP yang dilaksanakan di Indonesia serta pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Mozambik," ujarnya dalam acara penandatanganan MoU di Maputo, Mozambik, Senin (21/8/2023).

Nyoman berharap, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat, salah satunya pemanfaatan resource center di Indonesia.

“Semoga memberikan manfaat berupa balai pelatihan perikanan (BPP) dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Afrika,” ujarnya dalam siaran pers.

Adapun kerja sama tersebut merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara Kementerian KP RI dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik pada 2018.

MoU tersebut pun telah diperpanjang pada 2021 dan berlaku selama tiga tahun hingga 2024.

Ruang lingkup kerja sama itu meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan; perencanaan tata ruang laut; pencegahan, pelarangan, dan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Kerja sama itu juga terkait dengan pengolahan hasil perikanan dan komersialisasi; konservasi laut dan ekowisata bahari; serta peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan.

Sementara itu, peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Mozambik, antara lain International Training Program for African Countries on Marine Fisheries 2011 di Balai Budidaya Air Payau Situbondo; 

International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries 2012 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; dan International Workshop on Community Based Freshwater Aquaculture for Pacific and African Countries 2015 di Sukabumi.

Ada pula kegiatan  International Training on Sustainable Fishery Product Development for African Countries 2016 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; dan International Training on Fisheries for African and Middle East Countries 2017 di BPPP Ambon.

Kegiatan lainnya adalah Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat IUUF 2017 di Bali; IFFAI Regional Training for Prosecutors 2019 di Jakarta; serta Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production 2019 di Mozambik.

Setelah penandatanganan kerja sama itu, delegasi Kementerian KP melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat dari Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik.

Salah satu pembahasan yang diangkat adalah kerja sama kelautan dan perikanan, khususnya terkait peningkatan kapasitas SDM. 

Adapun penandatanganan kerja sama dilakukan Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mewakili Kementerian KP dan Interim Permanent Secretary Eugénio De Amarante António mewakili Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan dari pihak Mozambik.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik, Nyoman diterima Duta Besar Indonesia untuk Mozambik H E Herry Sudrajat. 

Turut hadir mendampingi pada kunjungan kerja ke Mozambik, antara lain Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Ruang Laut Dyah Erowati serta perwakilan dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian KP dan Sekretariat BRSDM.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Selatan-Selatan. 

"Kepentingan untuk menyeimbangkan antara perlindungan ekologi, kesehatan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi mutlak memerlukan adanya kerja sama,” katanya. 

Untuk itu, kata dia, Indonesia mendorong negara-negara yang menguasai teknologi perikanan sebagai mitra pembangunan.

“Hal tersebut  untuk memberikan dukungan teknis terhadap Negara Selatan-Selatan, dalam bentuk talent training dan capacity building," ujar Trenggono.