Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isi Pertemuan Anies-Surya Paloh, Nasdem: Tak Bahas Wacana Duet dengan Ganjar

Kompas.com - 25/08/2023, 18:38 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, Anies Baswedan tak membahas wacana duet dengan Ganjar Pranowo dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Kamis (24/8/2023) semalam.

Ia mengungkapkan, pembahasan semalam condong pada posisi Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang semakin menguat.

“Terutama, Anies yang menjadi selama ini ada di pihak yang boleh dibilang (dianggap) negatif, terus menjadi positif tone,” ujar Willy dihubungi awak media, Jumat (25/8/2023).

“Kita tidak membahas (wacana Ganjar-Anies) sama sekali. Kita lebih fokus kepada agen-agen dan internal untuk bagaimana langkah-langkah Anies dan koalisi perubahan ke depan seperti apa gitu,” ujar dia.

Baca juga: Demokrat: Wacana Sandi-AHY Respons atas Imajinasi Liar Duetkan Ganjar-Anies

Ia pun menampik jika Nasdem dianggap berkhianat terhadap KPP.

Baginya, pernyataan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Arief yang menyatakan ada satu partai politik (parpol) yang berkhianat tak perlu ditanggapi serius.

“Kita dalam kondisi seperti ini harus terus menerus meningkatkan langkah-langkah, enggak ada lagi ruang, enggak ada lagi waktu untuk membahas masalah seperti itu,” ucap dia.

Baca juga: Anies Bakal Temui SBY, Diskusikan Persoalan Strategis Jelang Pilpres 2024

Adapun Anies dan Tim Delapan KPP sudah berkomunikasi dengan Surya Paloh.

Hari ini, Anies giliran menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, pukul 19.30 WIB.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com