Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro-Kontra Mahasiswa hingga Rektor soal Dibolehkannya Kampanye di Lembaga Pendidikan...

Kompas.com - 25/08/2023, 15:27 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan menuai pro dan kontra.

Tidak hanya di kalangan elite politik, di kalangan sivitas akademika juga muncul dukungan dan penolakan.

Rektor Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Didik Notosudjono mengatakan, kampanye di kampus harus seizin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Jika syarat itu dipenuhi peserta pemilu untuk masuk ke kampus, maka tidak jadi masalah. 

"Jadi dari Kemendikbudristek oke, LLDIKTI oke, baru kita boleh," katanya ketika ditemui Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: MK Izinkan Kampanye di Sekolah dan Fasilitas Pemerintah, KPU Revisi Aturan

Hanya saja, ada kegamangan yang dia lontarkan bahwa kampus malah jadi wadah kompetisi politik jika kampanye masuk ke lembaga pendidikan.

"Untuk sekarang agak riskan sekali ya, karena khawatir jadi wadah kompetisi dari partai-partai pasti kita akan disibukkan nanti," tambahnya.

Selaras dengan Didik, mahasiswa Unpak Lingga (23) menuturkan sebagai pribadi dirinya setuju saja dengan adanya kampanye di dalam kampus.

Menurutnya, mahasiswa jadi bisa bertemu bakal capres secara langsung.

"Wajar aja sih sebenernya masyarakat yang nggak punya akses buat ketemu itu (bakal capres) bisa punya akses," kata Lingga.

Baca juga: MK Bolehkan Kampanye di Sekolah, P2G: Ganggu Aktivitas Belajar Mengajar, Timbulkan Bullying

Suara dari Usman Rivai (22), mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) berbeda.

Ia mengatakan tidak setuju atas putusan MK tersebut.

"Selagi masih ada fasilitas di luar yang memang itu bisa digunakan untuk berkampanye selagi masih ada area-area terbuka, memang tidak selayaknya digunakan di institusi pendidikan," kata Usman.

"Kenapa? Karena dari dulu kan netralitas di institusi pendidikan tuh selalu digaungkan ya selalu diperhatikan lah secara bener-bener gitu kan," lanjutnya.

Kemudian, dirinya menambahkan, kampanye dalam kampus bisa menimbulkan bahaya karena perbedaan pandangan politik di antara mahasiswa.

Baca juga: Kekhawatiran Usai MK Bolehkan Kampanye di Sekolah dan Fasilitas Pemerintah

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com