Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro-Kontra Mahasiswa hingga Rektor soal Dibolehkannya Kampanye di Lembaga Pendidikan...

Kompas.com - 25/08/2023, 15:27 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan menuai pro dan kontra.

Tidak hanya di kalangan elite politik, di kalangan sivitas akademika juga muncul dukungan dan penolakan.

Rektor Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Didik Notosudjono mengatakan, kampanye di kampus harus seizin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Jika syarat itu dipenuhi peserta pemilu untuk masuk ke kampus, maka tidak jadi masalah. 

"Jadi dari Kemendikbudristek oke, LLDIKTI oke, baru kita boleh," katanya ketika ditemui Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: MK Izinkan Kampanye di Sekolah dan Fasilitas Pemerintah, KPU Revisi Aturan

Hanya saja, ada kegamangan yang dia lontarkan bahwa kampus malah jadi wadah kompetisi politik jika kampanye masuk ke lembaga pendidikan.

"Untuk sekarang agak riskan sekali ya, karena khawatir jadi wadah kompetisi dari partai-partai pasti kita akan disibukkan nanti," tambahnya.

Selaras dengan Didik, mahasiswa Unpak Lingga (23) menuturkan sebagai pribadi dirinya setuju saja dengan adanya kampanye di dalam kampus.

Menurutnya, mahasiswa jadi bisa bertemu bakal capres secara langsung.

"Wajar aja sih sebenernya masyarakat yang nggak punya akses buat ketemu itu (bakal capres) bisa punya akses," kata Lingga.

Baca juga: MK Bolehkan Kampanye di Sekolah, P2G: Ganggu Aktivitas Belajar Mengajar, Timbulkan Bullying

Suara dari Usman Rivai (22), mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) berbeda.

Ia mengatakan tidak setuju atas putusan MK tersebut.

"Selagi masih ada fasilitas di luar yang memang itu bisa digunakan untuk berkampanye selagi masih ada area-area terbuka, memang tidak selayaknya digunakan di institusi pendidikan," kata Usman.

"Kenapa? Karena dari dulu kan netralitas di institusi pendidikan tuh selalu digaungkan ya selalu diperhatikan lah secara bener-bener gitu kan," lanjutnya.

Kemudian, dirinya menambahkan, kampanye dalam kampus bisa menimbulkan bahaya karena perbedaan pandangan politik di antara mahasiswa.

Baca juga: Kekhawatiran Usai MK Bolehkan Kampanye di Sekolah dan Fasilitas Pemerintah

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com