Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Bertemu Dubes Negara OECD, Menko Airlangga: Seluruh Dubes Dukung Indonesia Jadi Anggota OECD

Kompas.com - 25/08/2023, 11:42 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengundang 28 perwakilan negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Indonesia untuk menghadiri jamuan makan malam, Kamis (24/8/2023).

Adapun undangan tersebut bertujuan untuk menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh duta besar (dubes) yang hadir, satu-per satu menyatakan dukungan kepada Indonesia (menjadi anggota OECD) dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para dubes ini penting,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Airlangga mengungkapkan, terdapat 38 negara anggota OECD yang nantinya akan mengadakan pertemuan tingkat kepala perwakilan OECD pada September 2023.

Baca juga: Indonesia Berpotensi jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Gabung OECD

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, seluruh negara akan memutuskan menerima atau menolak usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD.

“Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, (OECD) diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi negara guna mencapai tujuan strategis nasional,” ucap Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Indonesia, lanjut dia, memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan agar bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

Menurut Airlangga, institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Baca juga: Pengendalian Sosial Persuasif: Pengertian dan Contohnya

“Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti Korea Selatan (Korsel) apabila dapat menjadi negara OECD.

Menko Airlangga memapaparkan keuntungan yang didapat Indonesia jka menjadi anggota OECD.

Keuntungan pertama, kata Airlangga, Indonesia akan masuk dalam critical part, yaitu periode krisis sebagai negara dengan pendapatan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2024 untuk selanjutnya mencapai pendapatan di atas 10.000 dollar AS.

“Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu, fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ucapnya.

Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Manfaat Indonesia Jika Jadi Anggota OECD

Kedua, sebagai anggota OECD, Indonesia dapat menjangkau global lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com