Salin Artikel

Bertemu Dubes Negara OECD, Menko Airlangga: Seluruh Dubes Dukung Indonesia Jadi Anggota OECD

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengundang 28 perwakilan negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Indonesia untuk menghadiri jamuan makan malam, Kamis (24/8/2023).

Adapun undangan tersebut bertujuan untuk menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh duta besar (dubes) yang hadir, satu-per satu menyatakan dukungan kepada Indonesia (menjadi anggota OECD) dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para dubes ini penting,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Airlangga mengungkapkan, terdapat 38 negara anggota OECD yang nantinya akan mengadakan pertemuan tingkat kepala perwakilan OECD pada September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, seluruh negara akan memutuskan menerima atau menolak usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD.

“Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, (OECD) diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi negara guna mencapai tujuan strategis nasional,” ucap Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Indonesia, lanjut dia, memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan agar bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

Menurut Airlangga, institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti Korea Selatan (Korsel) apabila dapat menjadi negara OECD.

Menko Airlangga memapaparkan keuntungan yang didapat Indonesia jka menjadi anggota OECD.

Keuntungan pertama, kata Airlangga, Indonesia akan masuk dalam critical part, yaitu periode krisis sebagai negara dengan pendapatan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2024 untuk selanjutnya mencapai pendapatan di atas 10.000 dollar AS.

“Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu, fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ucapnya.

Kedua, sebagai anggota OECD, Indonesia dapat menjangkau global lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

“Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa no one should be left behind, yang mana sejalan dengan misi kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) ke Afrika minggu ini guna menjalin kemitraan dan peluang kerja sama,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dan aksi bersama diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan.

Pasalnya, dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi, serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.

Apalagi dampak dari pandemi Covid-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.

Perkembangan perekonomian Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Airlangga mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid.

“Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen di kuartal II-2023 atau 5,11 persen di sepanjang semester I-2023,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan, neraca perdagangan telah melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut dengan surplus 7,82 miliar dollar AS pada triwulan II 2023.

Hal tersebut, kata dia, turut menjadi modalitas Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD.

Selain tren yang postif, profil Indonesia sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN juga menjadi modal penting untuk masuk OECD.

Sebagai informasi, kegiatan jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat dengan penyampaian dukungan perwakilan negara anggota OECD terhadap intensi keanggotaan OECD Indonesia.

Beberapa negara berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi Indonesia serta kesediaan berbagi pengalaman dari proses aksesi yang sebelumnya dijalankan.

Dengan kemitraan yang tengah terjalin sebagai key partner OECD sejak 2007, proses keanggotaan Indonesia diyakini akan berjalan lancar.

Dalam pertemuan tersebut hadir duta besar dari beberapa negara, di antaranya Dubes Australia, Dubes Belanda, Dubes Belgia, Dubes Irlandia, Dubes Jepang, Dubes Kosta Rika, Dubes Polandia, Dubes Turki, dan Dubes Yunani.

Selain itu, juga hadir perwakilan dari kedutaan besar AS, Austria, Chile, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Kolombia, Meksiko, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/11421481/bertemu-dubes-negara-oecd-menko-airlangga-seluruh-dubes-dukung-indonesia

Terkini Lainnya

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke