Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Bertemu Dubes Negara OECD, Menko Airlangga: Seluruh Dubes Dukung Indonesia Jadi Anggota OECD

Kompas.com - 25/08/2023, 11:42 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengundang 28 perwakilan negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Indonesia untuk menghadiri jamuan makan malam, Kamis (24/8/2023).

Adapun undangan tersebut bertujuan untuk menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.

“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh duta besar (dubes) yang hadir, satu-per satu menyatakan dukungan kepada Indonesia (menjadi anggota OECD) dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para dubes ini penting,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Airlangga mengungkapkan, terdapat 38 negara anggota OECD yang nantinya akan mengadakan pertemuan tingkat kepala perwakilan OECD pada September 2023.

Baca juga: Indonesia Berpotensi jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Gabung OECD

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, seluruh negara akan memutuskan menerima atau menolak usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD.

“Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, (OECD) diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi negara guna mencapai tujuan strategis nasional,” ucap Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Indonesia, lanjut dia, memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan agar bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.

Menurut Airlangga, institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Baca juga: Pengendalian Sosial Persuasif: Pengertian dan Contohnya

“Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti Korea Selatan (Korsel) apabila dapat menjadi negara OECD.

Menko Airlangga memapaparkan keuntungan yang didapat Indonesia jka menjadi anggota OECD.

Keuntungan pertama, kata Airlangga, Indonesia akan masuk dalam critical part, yaitu periode krisis sebagai negara dengan pendapatan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2024 untuk selanjutnya mencapai pendapatan di atas 10.000 dollar AS.

“Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu, fungsi dari pada investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ucapnya.

Baca juga: Menko Airlangga Beberkan Manfaat Indonesia Jika Jadi Anggota OECD

Kedua, sebagai anggota OECD, Indonesia dapat menjangkau global lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.

Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com