Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Perlukah Ganjar dan Prabowo Berebut Dukungan Jokowi?

Kompas.com - 25/08/2023, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hawa persaingan menuju panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian tajam. Tiga bakal calon presiden (capres) yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, berlomba jadi yang terdepan.

Koalisi-koalisi partai politik dibentuk. Dukungan dari organisasi relawan dan berbagai kelompok dihimpun. Bahkan, restu kepala negara jadi incaran.

Dua poros yang bakal jadi rival pada pemilu mendatang sempat saling klaim dukungan presiden. Kubu Partai Gerindra mengeklaim, dukungan Presiden Joko Widodo mengarah ke bakal capres jagoan mereka, Prabowo Subianto.

Katanya, hal itu tampak dari kedekatan keduanya beberapa waktu belakangan. Prabowo, yang tak lain merupakan Menteri Pertahanan, kerap menemani Jokowi dalam berbagai kunjungan kenegaraan.

Jokowi juga berulang kali mengundang Prabowo dalam pertemuan empat mata.

“Saya pribadi, Andre Rosiade, karena saya kan 'orang-orang seberang', melihat bahwa sinyal-sinyal. Yang saya tangkap, Pak Jokowi terlihat berpihak kepada Pak Prabowo,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dalam acara GASPOL! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Apa Rasanya Jadi Ganjar Pranowo pada Hari Ini?

Namun, klaim Gerindra itu dibantah oleh PDI Perjuangan. Tak mau kalah, PDI-P mengaku, dukungan Jokowi hanya ditujukan buat bakal capres partai banteng, Ganjar Pranowo.

“Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (27/7/2023).

Hasto mengingatkan Jokowi adalah kader PDI-P. Sehingga, mantan Wali Kota Solo itu tak mungkin memilih Prabowo yang bukan kader partai banteng.

Menurut Hasto, sikap terbuka yang ditunjukkan Jokowi terhadap kandidat capres lainnya tak lepas dari upaya presiden untuk memastikan keamanan situasi jelang pergantian kepemimpinan nasional.

Hasto menyebut, Jokowi telah memberikan berbagai arahan ke Ganjar terkait pemenangannya sebagai capres 2024.

“Jadi kita dukung sikap Pak Presiden Jokowi,” tuturnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Ganjar Belum Efektif Turun ke Semua Lini karena Masih Jabat Gubernur

Jadi rebutan, seberapa efektif dukungan Jokowi untuk elektabilitas bakal capres?

Tak seberapa

Hasil survei terbaru Litbang Kompas memperlihatkan, endorsement atau dukungan dari Presiden Jokowi terhadap bakal capres tertentu memengaruhi preferensi politik pemilih. Namun, pengaruhnya tak seberapa.

Menurut survei yang dirilis Rabu (24/8/2023), hanya 18,1 persen responden yang bakal memilih sosok capres yang di-endorse oleh Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com