Anies: Kritik Tak Perlu Dipandang Sebagai Kegiatan Kriminal

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan kegiatan kritik terhadap suatu kebijakan tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal.

Hal itu dia sampaikan menanggapi beragam mural yang dihapus saat musim pandemi Covid-19 yang berisi pesan kritik terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dalam acara politik "Anies Baswedan Bicara Kebudayaan Tentang Kini dan Nanti" di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

"Kalau kita melakukan apa ya, proses kriminal atas eksrepsi ungkapan kritik. Kritik itu tidak perlu dipandang sebagai kegiatan kriminal, kritik itu dipandang sebagai kegiatan pembelajaran," ujar Anies.

Baca juga: Malam Ini, Anies Bertemu Surya Paloh dan Tim 8 di Nasdem Tower

Dia mengatakan, kritik bisa jadi pembelajaran untuk pembuat kebijakan agar bisa memberikan argumen balik atas kritik yang muncul.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut tak perlu marah menghadapi kritik, tetapi harus menjawab dengan logika kebijakan.

"Biarkan publik yang menilai lebih masuk akal yang mana? yang mengkritik atau yang memberi jawaban, kok susah," katanya.

Karena kegiatan kritik adalah kegiatan dialog yang membangun, Anies berharap agar pasal-pasal karet yang mengancam kebebasan mengkritik bisa direvisi.

Baca juga: Soal Menyatukan Ganjar-Anies, Sandiaga Uno Mau Ajak Bicara PKS dan Demokrat

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kata Anies, dibuat untuk melindungi data privasi dan proteksi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Tapi bukan untuk (membatasi) kebebasan berekspresi, masa kita melaporkan bengkel disebutkan sebagai pencemaran nama baik," katanya.

Anies mengatakan, mural digunakan di era kemerdekaan untuk mengekspresikan perjuangan.

"Jadi janganlah mural itu dimusuhi, itu menjadi salah satu alat di masa perjuangan masa itu," imbuhnya.