Masih Perlukah Ganjar dan Prabowo Berebut Dukungan Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hawa persaingan menuju panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian tajam. Tiga bakal calon presiden (capres) yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, berlomba jadi yang terdepan.

Koalisi-koalisi partai politik dibentuk. Dukungan dari organisasi relawan dan berbagai kelompok dihimpun. Bahkan, restu kepala negara jadi incaran.

Dua poros yang bakal jadi rival pada pemilu mendatang sempat saling klaim dukungan presiden. Kubu Partai Gerindra mengeklaim, dukungan Presiden Joko Widodo mengarah ke bakal capres jagoan mereka, Prabowo Subianto.

Katanya, hal itu tampak dari kedekatan keduanya beberapa waktu belakangan. Prabowo, yang tak lain merupakan Menteri Pertahanan, kerap menemani Jokowi dalam berbagai kunjungan kenegaraan.

Jokowi juga berulang kali mengundang Prabowo dalam pertemuan empat mata.

“Saya pribadi, Andre Rosiade, karena saya kan 'orang-orang seberang', melihat bahwa sinyal-sinyal. Yang saya tangkap, Pak Jokowi terlihat berpihak kepada Pak Prabowo,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dalam acara GASPOL! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Rabu (16/8/2023).

Namun, klaim Gerindra itu dibantah oleh PDI Perjuangan. Tak mau kalah, PDI-P mengaku, dukungan Jokowi hanya ditujukan buat bakal capres partai banteng, Ganjar Pranowo.

“Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Selasa (27/7/2023).

Hasto mengingatkan Jokowi adalah kader PDI-P. Sehingga, mantan Wali Kota Solo itu tak mungkin memilih Prabowo yang bukan kader partai banteng.

Menurut Hasto, sikap terbuka yang ditunjukkan Jokowi terhadap kandidat capres lainnya tak lepas dari upaya presiden untuk memastikan keamanan situasi jelang pergantian kepemimpinan nasional.

Hasto menyebut, Jokowi telah memberikan berbagai arahan ke Ganjar terkait pemenangannya sebagai capres 2024.

“Jadi kita dukung sikap Pak Presiden Jokowi,” tuturnya.

Jadi rebutan, seberapa efektif dukungan Jokowi untuk elektabilitas bakal capres?

Tak seberapa

Hasil survei terbaru Litbang Kompas memperlihatkan, endorsement atau dukungan dari Presiden Jokowi terhadap bakal capres tertentu memengaruhi preferensi politik pemilih. Namun, pengaruhnya tak seberapa.

Menurut survei yang dirilis Rabu (24/8/2023), hanya 18,1 persen responden yang bakal memilih sosok capres yang di-endorse oleh Jokowi.

Sebagian besar atau hampir separuh responden yakni 49,7 persen mengaku masih mempertimbangkan, pikir-pikir, dan menggantungkan putusan pada kualitas kandidat capres yang direkomendasikan.

Sisanya, hampir sepertiga atau 32,6 persen responden yang memastikan tak akan memilih siapa pun capres yang direkomendasikan oleh presiden.

Komitmen pembangunan

Survei yang sama menunjukkan bahwa publik lebih mengapresiasi bakal capres yang berkomitmen melanjutkan program pembangunan pemerintahan dibandingkan dengan kandidat yang hanya mengandalkan endorsement Jokowi.

Elektabilitas tiga bakal capres naik lebih signifikan seandainya bersedia meneruskan program pemerintah sebelumnya, dibanding jika capres mendapat dukungan dari kepala negara.

Sementara, Ganjar Pranowo mendapat peningkatan elektabilitas 0,8 persen jika didukung Jokowi. Akan tetapi, angka elektoral Gubernur Jawa Tengah tersebut bakal bertambah 2,8 persen jika meneruskan program pemerintah.

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, pun demikian. Elektabilitasnya naik 1,4 persen jika didukung Jokowi, dan meningkat 2,9 persen apabila melanjutkan program pemerintahan saat ini.

Survei terbaru Litbang Kompas juga memetakan elektabilitas ketiga bakal capres secara umum. Hasilnya, tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat.

Ganjar tercatat unggul tipis dari Prabowo, baik dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama. Namun demikian, selisihnya masih dalam rentang margin of error.

“Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen," tulis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Selasa (22/8/2023).

Adapun survei ini digelar selama 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia.

Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Adu gagasan

Melihat ini, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, komitmen bakal calon presiden untuk melanjutkan pembangunan dan endorsement presiden ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

“Secara logika, tidak mungkin Presiden Jokowi akan memberi endorsement kepada bakal capres yang dipandang tidak memiliki komitmen dalam melanjutkan pembangunan,” kata Bawono kepada Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Memang, merujuk hasil survei Litbang Kompas, capres yang berkomitmen melanjutkan program pemerintahan lebih diapresiasi ketimbang yang hanya mengandalkan dukungan presiden.

Namun, menurut Bawono, dukungan dari kepala negara akan tetap memberikan dampak ke preferensi politik publik, meskipun tak signifikan.

“Apalagi presiden yang tengah menjabat saat ini memiliki approval rating tinggi,” kata dia.

Sementara, menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti ketatnya persaingan ketiga bakal capres. Oleh karenanya, menurut dia, perlu ada pendekatan segmen pemilih yang masih rentan berubah pilihan atau belum menentukan pilihan.

Segmen itu adalah pemilih perkotaan, pemilih muda, dan pemilih pemula yang umumnya berkarakter kritis.

Untuk mendekati segmen tersebut, kata Arya, diperlukan penguatan narasi mengenai program yang akan dilakukan jika nantinya terpilih. Menurutnya, ide orisinal bisa menunjukkan kekuatan sekaligus karakter pembeda antarbakal capres.

“Namun, sampai sekarang belum terlihat jelas apa yang mau ditawarkan para kandidat, serta program apa yang mau didorong atau diprioritaskan jika terpilih sebagai presiden. Para calon juga belum terlihat fokus pada persoalan yang selama ini menjadi isu publik," ujar Arya dikutip dari Kompas.id.