Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Turun, Demokrat Klaim Sudah Mulai Kerja

Kompas.com - 24/08/2023, 16:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lukmani mengapresiasi hasil survei "Litbang Kompas" soal elektabilitas partainya yang tercatat mengalami penurunan.

Menurut Kamhar, sampai saat ini Partai Demokrat masih terus mencari tahu penyebab hal tersebut.

"Hasil survei Litbang Kompas ini tentu kami apresiasi dan menjadi perhatian. Apalagi dalam dua tahun terakhir terpotret elektabilitas Partai Demokrat versi hasil survei Litbang Kompas mengalami up and down yang signifikan," ujar Kamhar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Banyak Parpol Naik, Sedangkan Golkar-Demokrat-PPP Turun

"Namun, tentu ada penjelasannya. Kami di Bappilu pun masih terus mencaritahu sebagai bahan evaluasi," jelasnya.

Terlepas dari temuan tersebut, Partai Demokrat yakin bisa mencapai target untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Sebab saat ini, klaim dia, mesin politik partai sudah mulai panas dan siaga.

"Para caleg pun sudah mulai bekerja. Dengan beberapa program dan gerakan yang telah dipersiapkan yang dipimpin langsung oleh Mas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kami optimis sukses Pemilu 2024 bisa diwujudkan," tambahnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PKB Masuk 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Sebelumnya, Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 terhadap 1.364 responden mencatat adanya kenaikan elektabilitas hampir pada seluruh partai politik (parpol) di Indonesia.

Namun, ada pula parpol yang mengalami penurunan elektabilitas.

Salah satunya Partai Demokrat yang dalam survei kali ini mencatat elektabilitas sebesar 7,00 persen. Capaian ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan catatan elektabilitas pada Mei lalu, yakni 8,00 persen.

Lalu ada juga Partai Golkar dengan elektabilitas 7,2 persen. Capaian ini mengalami penurunan 0,1 persen jika dibandingkan elektabilitas pada Mei 2023 yang tercatat 7,3 persen.

Adapun survei yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan responden di 38 provinsi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PKB Masuk 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Dalam survei ini responden juga dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis.

Tingkat kepercayaan pada survei ini tercatat sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian plus minus 2,65 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com