Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Dukung Ganjar, PSI Diprediksi Merapat ke Koalisi Prabowo

Kompas.com - 24/08/2023, 12:51 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi merapat ke koalisi pendukung Prabowo Subianto usai membatalkan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Pasalnya, sebelum menarik dukungan buat Ganjar, PSI tampak mesra dengan Prabowo dan elite Partai Gerindra lainnya.

“Besar kemungkinan PSI akan merapat ke Prabowo,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Suara PSI Terbelah Antara Dukung Ganjar, Prabowo atau Menjomblo

Memang, PSI mengeklaim bahwa kini mereka “menjomblo” alias tidak memihak ke bakal capres atau koalisi mana pun. Partai pimpinan Giring Ganesha tersebut juga mengaku akan menyerap ulang aspirasi rakyat.

Namun, Umam menduga, dalih tersebut hanya digunakan untuk membangun narasi legitimasi dukungan rakyat, yang pada akhirnya akan diberikan ke bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Jadi, seolah keputusan politik itu hasil mekanisme buttom-up, tapi sebenarnya keputusan di tingkat elite sudah diambil,” ujarnya.

Manuver PSI ini pun dinilai atas restu Presiden Joko Widodo. Sebab, berulang kali disampaikan PSI bahwa terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, mereka akan tegak lurus ke Jokowi.

Baca juga: PSI Sebut Bisa Tetap Dukung Ganjar, meskipun...

Belakangan, kepala negara pun cenderung menyiratkan dukungan buat Prabowo alih-alih Ganjar Pranowo.

“Besar kemungkinan langkah politik PSI ini atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi. Sehingga sikap PSI yang tampak percaya diri berhadap-hadapan dengan PDI-P itu karena tidak lepas dari back up politik Jokowi,” kata Umam.

Umam melanjutkan, batalnya dukungan PSI buat Ganjar bisa jadi karena dinginnya sikap PDI-P. Sejak awal, dukungan PSI buat Ganjar seolah bertepuk sebelah tangan.

Namun demikian, kata Umam, sikap PDI-P terhadap PSI itu juga mungkin didasarkan pada pemahaman, keyakinan, dan etika politik dalam tradisi partai banteng.

Baca juga: PSI Cabut Dukungan untuk Ganjar, Sekjen PDI-P: Kami Hormati Keputusan Itu

Mungkin saja, PSI dianggap mendahului, bahkan mendikte Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal bakal capres, lantaran deklarasi dukungan buat Ganjar diumumkan jauh-jauh hari sebelum PDI-P mengambil keputusan.

“Keputusan politik PSI ini tampaknya dipengaruhi oleh model komunikasi PDI-P sebelumnya yang terkesan jual mahal dan tinggi hati, yang seolah tidak menganggap dukungan PSI,” kata Umam.

Meski PSI bukan bagian dari partai Parlemen, Umam menilai, penarikan dukungan ini menjadi pukulan tersendiri bagi mesin politik Ganjar.

Manuver PSI disebut bisa menciptakan ganggu gusar sekaligus tekanan psikologis bagi para pendukung Ganjar yang semula optimistis bisa mengonsolidasikan basis dukungan dari partai elite Senayan maupun non-Senayan, namun, realitanya tidak demikian.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com