Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Serap Ulang Aspirasi Rakyat Usai Nyatakan Dukung Ganjar, Kenapa?

Kompas.com - 22/08/2023, 22:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan serap ulang aspirasi masyarakat untuk menentukan dukungan di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan itu diambil dari hasil Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023) malam.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanyakan kepada kader PSI yang hadir, ke mana arah dukungan mereka di Pilpres 2024?

Ia turut bertanya apakah PSI harus tetap komitmen pada keputusan Rembuk Rakyat atau tidak.

Adapun keputusan Rembuk Rakyat diambil PSI pada Oktober 2022 lalu. Saat itu, PSI memajukan pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid.

Baca juga: Gibran Tiba-tiba Datang di Kopdarnas PSI Bareng Yenny Wahid dan Budiman Sudjatmiko, Ada Apa?

"Banyak yang bertanya, arah PSI ini akan ke mana? Apakah kita akan kembali dengan opsi hasil Rembuk Rakyat? Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Atau kita akan memilih opsi ketiga: tetap melajang alias jomblo? Kalian pilih yang mana?" tanya Grace dalam sambutannya.

Para kader PSI tampak menjawab "jomblo" ketika ditanyai oleh Grace.

Grace lantas menanyakan kesiapan PSI jika memang betul PSI harus menjomblo di Pilpres 2024.

Kemudian, Grace akhirnya menyampaikan hasil muswayarah dengan 38 DPW PSI tadi sore.

Dalam musyawarah tersebut, 38 DPW PSI se-Indonesia berbicara mengenai arah dukungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan PSI.

Baca juga: PSI Sebut Akan Ada Kejutan pada Kopdarnas Agustus Nanti

Grace menyatakan PSI akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkait capres-cawapres pilihan mereka.

"Pertama, meminta kepada DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bacapres yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi," kata Grace.

"Kami meminta kepada DPP untuk 'ojo kesusu' dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk komitmen tegak lurus kepada Pak Jokowi agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," ujarnya lagi.

Kedua, PSI diminta untuk memutuskan capres dengan sangat mempertimbangkan faktor siapa cawapres yang akan mendampinginya.

Sebab, perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik yang ada, termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan.

"Bila MK mengabulkan uji materi LBH PSI dan ada kandidat, anak muda berusia minimal 35 tahun yang memiliki kapasitas dan kapabilittas sebagai calon wakil presiden, maka selayaknya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut," katanya.

Baca juga: Soal Prabowo Merasa Cocok dengan PSI, Sekjen: Belum Tentu Jadian, Ojo Kesusu

Ketiga, dalam musyawarah DPW PSI se-Indonesia, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai bakal capres 2024.

Dalam musyawarah, ada yang menginginkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga tetap menjomblo saja.

"Keempat, adalah fakta tak terbantahkan bahwa sembilan tahun pemerintahan Jokowi sudah menempatkan Indonesia di rel yang benar menjadi negara yang dihormati dalam pergaulan internasional. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih capres dan cawapres adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi," ujar Grace.

"Indonesia tidak boleh mundur ke belakang karena salah dalam memilih Presiden. Tidak ada pilihan lain selain maju bersama capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Jokowisme dalam nilai dan tindakan," katanya lagi.

Dengan demikian, Grace mengatakan, PSI menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai dukungan kepada bakal capres 2024 dikembalikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI.

Baca juga: Tegaskan Tak Akan Dukung Anies, PSI: Tidak Sesuai dengan Kompas Kita

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Rosan Ikut di Pertemuan Prabowo-Elon Musk, Bahas Apa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

[POPULER NASIONAL] MPR Bakal Temui Amien Rais | Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta

Nasional
MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

MK Putus 207 Sengketa Pileg Hari Ini hingga Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com