Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Anies Deklarasi Bakal Cawapres, PKS Sebut Tak Perlu Tunggu yang Tak Pasti

Kompas.com - 21/08/2023, 18:08 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikan bakal calon wakil presiden (cawapres).

Mardani mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan dimulai enam bulan lagi.

"Kita setuju segera deklarasi. Kenapa? Karena ini tinggal enam bulan lagi nih. Waktu enam bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif," ujar Mardani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Ia juga mengatakan, deklarasi bakal cawapres Anies tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Sebab, bakal cawapres itu sudah ada saat ini.

Baca juga: Terima jika AHY Jadi Bakal Cawapres Anies, PKS: Tak Punya Sandungan Masalah di Masa Lalu

Mardani pun mengakui pilihan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah mengerucut pada satu nama.

"Tetapi tentu kita hargai ketika ada pendapat lain. Tapi, pendapat lain juga perlu menghargai kesepakatan besar yang memang sudah terbentuk," katanya.

"Secara umum, kita sudah punya kesepakatan untuk segera mengumumkan," ujar Mardani melanjutkan.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak kunjung mendeklarasikan paket lengkap bakal capres-cawapres.

Mereka menyerahkan sepenuhnya bakal cawapres yang akan ditunjuk kepada Anies selaku bakal capres.

Baca juga: Soal Penentuan Bakal Cawapres Anies, AHY: Yang Mahal adalah Kepastian

Hanya saja, hingga saat ini Anies tak kunjung mendeklarasikan bakal cawapresnya.

Untuk diketahui, Partai Demokrat terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditunjuk menjadi bakal cawapres Anies.

Bahkan, PKS telah menyatakan setuju dengan usulan Demokrat itu. Salah satu pertimbangannya, Ketua Umum Partai Demokrat tidak terjerat kasus apa pun di masa lalu.

Sementara itu, Nasdem berpendapat lain. Mereka menyebut deklarasi bakal cawapres tidak perlu terburu-buru karena merupakan elemen penting dalam pemenangan di pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Nasdem Minta PKS dan Demokrat Bersabar Soal Cawapres Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com