Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Bakal Kesulitan Pilih Cawapres, antara Erick Thohir atau Cak Imin

Kompas.com - 18/08/2023, 16:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah bimbang menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Namun, sejauh ini, ada dua nama yang berpotensi menjadi rekan duet Prabowo, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Prabowo akan kesulitan untuk memilih antara Erick Thohir atau Gus Muhaimin,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Jubir Gerindra Tepis Jokowi Cawe-cawe Dukung Prabowo-Gibran

Umam menilai, peluang Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo terbuka lebar. Sebab, selain didukung Partai Amanat Nasional (PAN), Erick juga kabarnya mengantongi restu Presiden Joko Widodo.

Faktor lainnya, elektabilitas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut juga terbilang moncer.

“Hambatan Erick saat ini hanyalah PKB yang sejak awal sudah secara terang mengajukan proposal pencawapresan Gus Muhaimin,” ujar Umam.

Baca juga: Jubir Gerindra: Sinyal yang Saya Tangkap, Pak Jokowi Terlihat Berpihak ke Prabowo

Namun, kata Umam, PKB menjadi partai pertama yang menyepakati kerja sama koalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Sejak awal berkoalisi, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, telah menyatakan keinginannya menjadi calon RI-2.

Upaya PKB untuk mencalonkan Muhaimin sebagai wakil presiden pendamping Prabowo juga sudah diikhtiarkan sedemikian sabar sesuai fatsun politik berkoalisi.

“Jika akhirnya gagal karena ditelikung oleh kawan seiring yang baru saja masuk dalam koalisi, maka yang terluka adalah harkat, martabat, harga diri, dan kedaulatan PKB,” ujar Umam.

Jika tak menggandeng Muhaimin sebagai cawapres, lanjut Umam, Prabowo berpotensi kehilangan basis dukungan suara Nahdliyin yang lekat dengan PKB. Besar kemungkinan suara kalangan Nahdlatul Ulama (NU) terpencar dan tidak terkonsolidasi.

Sementara, Prabowo sendiri paham bahwa dirinya gagal di dua kali pemilu presiden karena tak mampu mengonsolidasikan basis suara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang notabene memiliki basis santri Nahdliyin.

Seandainya Prabowo tetap ingin berduet dengan Erick Thohir, dirinya harus bernegosiasi langsung dengan Muhaimin dan PKB untuk menyepakti skema kompromi, kompensasi, atau “deal” lainnya.

“Jika tidak bisa melakukan negosiasi dan kompromi dengan PKB, maka potensi deadlock di KKIR berpeluang terjadi,” kata Umam.

Baca juga: PDI-P Pastikan Erick Thohir Tetap Kandidat Cawapres Ganjar

Umam pun menduga, PKB bakal hengkang dari koalisi bersama Gerindra jika Prabowo tak memilih Muhaimin jadi calon RI-2.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com