Prabowo Disebut Bakal Kesulitan Pilih Cawapres, antara Erick Thohir atau Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah bimbang menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Namun, sejauh ini, ada dua nama yang berpotensi menjadi rekan duet Prabowo, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

“Prabowo akan kesulitan untuk memilih antara Erick Thohir atau Gus Muhaimin,” kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (18/8/2023).

Umam menilai, peluang Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo terbuka lebar. Sebab, selain didukung Partai Amanat Nasional (PAN), Erick juga kabarnya mengantongi restu Presiden Joko Widodo.

Faktor lainnya, elektabilitas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut juga terbilang moncer.

“Hambatan Erick saat ini hanyalah PKB yang sejak awal sudah secara terang mengajukan proposal pencawapresan Gus Muhaimin,” ujar Umam.

Namun, kata Umam, PKB menjadi partai pertama yang menyepakati kerja sama koalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo sebagai bakal capres Pemilu 2024.

Sejak awal berkoalisi, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, telah menyatakan keinginannya menjadi calon RI-2.

Upaya PKB untuk mencalonkan Muhaimin sebagai wakil presiden pendamping Prabowo juga sudah diikhtiarkan sedemikian sabar sesuai fatsun politik berkoalisi.

“Jika akhirnya gagal karena ditelikung oleh kawan seiring yang baru saja masuk dalam koalisi, maka yang terluka adalah harkat, martabat, harga diri, dan kedaulatan PKB,” ujar Umam.

Sementara, Prabowo sendiri paham bahwa dirinya gagal di dua kali pemilu presiden karena tak mampu mengonsolidasikan basis suara Jawa Tengah dan Jawa Timur yang notabene memiliki basis santri Nahdliyin.

Seandainya Prabowo tetap ingin berduet dengan Erick Thohir, dirinya harus bernegosiasi langsung dengan Muhaimin dan PKB untuk menyepakti skema kompromi, kompensasi, atau “deal” lainnya.

“Jika tidak bisa melakukan negosiasi dan kompromi dengan PKB, maka potensi deadlock di KKIR berpeluang terjadi,” kata Umam.

Umam pun menduga, PKB bakal hengkang dari koalisi bersama Gerindra jika Prabowo tak memilih Muhaimin jadi calon RI-2.

“PKB berpeluang hijrah koalisi, bukan ke Koalisi Perubahan karena tampaknya PKB tidak siap dengan konsekuensi risiko politiknya, melainkan besar kemungkinan PKB akan bergabung ke PDI-P,” kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dibentuk Gerindra dan PKB pada Agustus 2022 lalu. Kedua partai sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon RI-1.

Belakangan, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN.

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara, rencana pencapresan Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Partai Ummat besutan Amien Rais juga mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sedangkan Ganjar Pranowo didukung oleh dua partai politik Parlemen yakni PDI Perjuangan dan PPP, serta dua parpol non Parlemen yaitu Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).