Gelar Rakor Rencana Aksi, Satgas UU Ciptaker Hasilkan 6 Rekomendasi bagi Pemerintah

Kedua, pemerintah akan mendorong percepatan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM dan usaha besar, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, untuk memudahkan pendataan dan matchmaking program kemitraan.

Ketiga, Kementerian Investasi dan BKPM akan membangun fitur di dalam sistem OSS-RBA untuk memudahkan pelaku UMB mencari daftar pelaku UMK yang berpotensi sebagai mitra usaha berdasarkan filter lokasi usaha.

Keempat, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah menjalankan program Business Development Service untuk memfasilitasi UMK dalam rangka pembinaan, fasilitas, dan pengawasan kemitraan bagi UMK.

Kemudian, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memfasilitasi, memberi atensi, dan edukasi kepada UMKM yang berorientasi ekspor melalui program klinik ekspor.

Kelima, Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan BKPM terkait data sharing pelaku usaha besar yang dapat dijadikan mitra pelaku UMK.

Keenam, kementerian atau lembaga (K/L) perlu menyampaikan kepada Satgas UU Ciptaker mengenai program atau rencana aksi terkait kebijakan kemitraan masing-masing K/L tugas dan kewenangan.