UU Ciptaker Dorong Skema Kemitraan bagi UMKM

KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk “Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja” di Batam, Jumat (4/8/2023).

FGD tersebut menghadirkan dua pembicara utama, yakni Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada Prof Dr R M Gunawan Sumodiningrat, MEc, serta Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Ir Made Dana Tangkas, MSi, IPU, ASEAN Eng.

Turut hadir pula perwakilan dari seluruh kementerian, Pemerintah Kota Batam, dinas-dinas Kota Batam, pelaku usaha besar, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Batam.

Ketua Satgas UU Ciptaker Arif Budimanta mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024.

“Diharapkan terjadi sebuah keadaan no one left behind atau tidak ada yang tertinggal dalam proses itu. Saat ini, persentase dari seluruh populasi tinggal 1,12 persen. Adapun golongan masyarakat yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem adalah mereka (yang memiliki) jumlah penghasilan 1,9 dollar AS” ujar Arif dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (6/8/2023).

Sebagai informasi, upaya menghapus kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ini ditargetkan dapat dicapai Indonesia pada 2030.

Namun, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mempercepat target tersebut, yakni pada 2024. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

“Jadi, kita akan membahas salah satu topik penting yang merupakan mandat dari UU Ciptaker atau UU Nomor 6 Tahun 2023. Salah satunya yakni tentang kemitraan,” kata Arif.

Pemerintah berharap kemitraan dapat terbangun semakin solid di Batam, baik antara golongan usaha besar dan usaha kecil maupun usaha mikro.

Arif menuturkan, sebagian pengusaha UMKM di Batam telah menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Salah satunya adalah Ilyas Karya melalui perusahaannya PT Pelita Karyasindo Perkasa yang memasok suku cadang untuk produsen sepeda Shimano.

Untuk diketahui, Shimano adalah salah satu jenama internasional asal Jepang yang memproduksi berbagai jenis suku cadang sepeda, seperti rem, rear derailleur dan front derailleur, crank, hingga pedal. Adapun proses quality control pabrik Shimano Singapura melibatkan PT Pelita Karyasindo Perkasa.

Berdasarkan contoh tersebut, pemerintah melalui Satgas Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker berharap, semakin banyak kemitraan yang melibatkan UMKM lainnya.

Dengan menjadi bagian dari rantai pasok dari perusahaan besar, UMKM di Batam dapat semakin berkembang dan membantu pertumbuhan ekonomi.

Kemitraan yang melibatkan UMKM, kata Arif, otomatis menambah lapangan kerja dan memungkinkan UMKM menjalankan usaha yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, UMKM merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja di Indonesia, yakni 97 persen.

Arif menjelaskan, penyerapan lapangan kerja sebagai hasil usaha UMKM yang berkelanjutan melalui konsep kemitraan dengan perusahaan besar, pada akhirnya membantu misi pemerintah menghapus angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sebagai informasi, Batam merupakan wilayah yang termasuk Kawasan Bebas atau Free Trade Zone. Artinya, kawasan ini tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain Batam, Kawasan Bebas di Indonesia adalah Sabang, Bintan, dan Karimun.

“Salah satu tujuan pemerintah menjadikan Batam sebagai FTZ adalah untuk menopang proses industrialisasi di Indonesia dan mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri,” ucap Arif.