Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Janji Bakal Lanjutkan "Jokowinomics", PDI-P: Harus Disampaikan dengan Dokumen Visi-Misi

Kompas.com - 17/08/2023, 15:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tak masalah jika Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto ingin melanjutkan program ekonomi Pancasila yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau disebut "Jokowinomics".

Akan tetapi, PDI-P menekankan hal tersebut harus dijabarkan dalam visi dan misi bakal capres.

"Harus disampaikan dengan suatu dokumen visi dan misi," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Hasto lantas menilai baik keinginan Prabowo. Sebab, dengan demikian seluruh bakal capres yang muncul saat ini memiliki komitmen melanjutkan kepemimpinan, program, dan warisan Jokowi.

Baca juga: Prabowo Siap Lanjutkan Jokowinomics jika Terpilih Jadi Presiden

Namun, ia menegaskan bahwa PDI-P tetap berpegang teguh menjalankan amanat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

"Artinya, kepemimpinan Pak Jokowi itu diterima oleh seluruh partai politik dan juga rakyat Indonesia," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyatakan akan melanjutkan program ekonomi Presiden Jokowi apabila dirinya terpilih menjadi Presiden pada 2024.

Prabowo mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi yang menjalankan program ekonomi Pancasila melalui “jokowinomics” telah membantu masyarakat yang paling lemah.

Baca juga: Kritik Deklarasi Prabowo di Museum, Sekjen PDI-P: Dalam Proses Saja Sudah Langgar UU, Bagaimana Nanti?

Program itu di antaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga dana desa.

"'Jokowinomics 'adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila,” kata Prabowo dalam seminar “Strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta pada 15 Agustus 2024.

"Program pro rakyat yang diusung oleh Presiden Joko Widodo perlu kita lanjutkan dan kita perkuat lagi karena program tersebut bisa melindungi perekonomian bangsa Indonesia menuju Indonesia emas 2045," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: PDI-P Anggap Dukungan Golkar ke Prabowo Belum Sampai Pelaminan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com