Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Respons Surya Paloh soal Golkar dan PAN Bergabung ke Prabowo

Kompas.com - 16/08/2023, 13:43 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan respons atas bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Ia menghormati pilihan dua partai politik (parpol) tersebut.

“Bagus sekali semua yang bergabung. Semua melaksanakan kewajiban dan hak-hak konstitusional yang ada. Saya pikir baik sekali,” ujar Surya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Ia kemudian tak menjawab ketika ditanya soal kapan momentum bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Baca juga: Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Penegasan Dukungan Jokowi ke Prabowo?

Di sisi lain, Surya mengaku sepakat dengan masukan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang meminta MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Meskipun, lanjut dia, hal itu dapat menyebabkan pemilihan presiden (pilpres) tak dilaksanakan secara langsung.

“Tapi (pilpres) tentu ditempatkan melalui proses pemilihan di MPR itu sendiri,” kata dia.

Baginya, MPR, DPR, dan DPD RI perlu duduk bersama untuk membicarakan usulan tersebut.

“Agar lebih konkret lagi dan segera sosialisasikan kepada masyarakat. Itu pikiran-pikiran Nasdem menurut saya ya,” imbuh dia.

Baca juga: Momen Prabowo-Airlangga Akrab Berfoto Bersama di Sidang Tahunan MPR, Dikerubuti Legislator Golkar

Sebelumnya, Bamsoet mengungkapkan, saat ini MPR tak mempunyai kewenangan untuk melengkapi kekosongan dalam konstitusi.

Padahal, kondisi itu diperlukan jika terdapat kondisi darurat yang menyebabkan pemilu harus ditunda.

“Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com