Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai BUMN jadi Tersangka Terorisme, Wapres Duga Proses "Screening" Kebobolan

Kompas.com - 15/08/2023, 17:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menduga ada kebobolan dalam proses screening pada seleksi penerimaan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga terdapat pegawai perusahaan pelat merah yang terpapar terorisme.

Hal ini ia sampaikan merespons kasus dugaan terorisme yang melibatkan seorang pegawai PT Kereta Api Indonesia berinisial DE.

"Ketika dia masuk menjadi pegawai, ini di-screening betul supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terpapar. Oleh karena itu mungkin ini ada yang lolos," kata Ma'ruf di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Ma'ruf menekankan peristiwa kebobolan seperti ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan.

Baca juga: Bukan Kali Ini Saja, Sudah Ada 3 Kasus Terorisme yang Menyeret Karyawan BUMN

Ia menyatakan, seleksi penerimaan pegawai BUMN maupun aparatur sipil negara (ASN) harus dilaksanakan lebih ketat agar tidak ada lagi pegawai yang terpapar terorisme.

"Saya (harap) ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti itu. Oleh karena itu seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi (ketat)," ujar dia.

Di samping itu, Ma'ruf juga mengapresiasi gerak cepat Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang telah menangkap DE sebelum melakukan aksi teror.

Baca juga: Temuan Mengejutkan di Rumah Karyawan BUMN Terduga Teroris, Ada Bendera ISIS dan Senjata Mematikan

"Syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, DE ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul, RT 07 RW 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, pada Senin (14/8/2023) pukul 13.17 WIB.

DE juga merupakan salah satu pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang aktif melakukan propaganda di media sosial terkait motivasi untuk jihad melalui media sosial Facebook.


Dalam penangkapan dan penggeledahan, tim Densus 88 AT Polri telah diamankan sejumlah bukti, yakni sejumlah identitas diri hingga belasan senjata api berserta amunisinya.

Pihak Densus 88 mengungkapkan, DE yang kini berstatus tersangka sudah terafiliasi kelompok terorisme selama 13 tahun.

Dia lebih dahulu menjadi pengikut Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan ISIS sebelum menjadi pegawai BUMN di PT KAI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com