Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Kian Gemuk, Peluang Kemenangan Dinilai Makin Besar

Kompas.com - 14/08/2023, 13:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, peluang kemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian besar.

Pasalnya, koalisi pendukung Menteri Pertahanan itu semakin kuat. Tak hanya Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pencapresan Prabowo belakangan juga mendapatkan dukungan dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Mencermati dinamika per hari ini, bandul kemungkinan menjuarai pilpres kini lebih berat ke Prabowo,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Tak Khawatir Prabowo Didukung Partai Besar, PDI-P: Pemilu 2014 Kami Ramping dan Menang

Dengan tambahan dukungan dari Golkar dan PAN, maka, kekuatan koalisi Prabowo mencapai lebih dari 46 persen.

Angka ini jauh melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Dihitung dari perolehan kursi DPR, perincian peta kekuatan koalisi pendukung Prabowo yaitu, Partai Gerindra 78 kursi (13,57 persen); Partai Golkar 85 kursi (14,78 persen); PKB 58 kursi (10,9 persen); dan PAN 44 kursi (7,65 persen). Sehingga totalnya 46,9 persen.

Sementara, kekuatan poros pendukung Anies Baswedan berada di posisi tengah. Dengan dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimpun kekuatan koalisi sebesar 28,35 persen.

Baca juga: Airlangga Klaim Keputusan Dukung Prabowo Sesuai Aspirasi Kader Golkar

Adapun Ganjar Pranowo mengekor di urutan buntut. Oleh karena hanya didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gubernur Jawa Tengah tersebut mengumpulkan kekuatan koalisi sebesar 25,56 persen.

“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen,” ujar Umam.

Menurut Umam, situasi ini cukup riskan buat Ganjar. Tambahan dukungan dari PPP saja dinilai belum cukup untuk mengantarkan politikus PDI-P itu ke kursi kemenangan.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 lalu PPP mendapat suara paling kecil. Bahkan, oleh sejumlah lembaga survei, partai berlambang Kabah tersebut diprediksi tak lolos ambang batas Parlemen pada Pemilu 2024.

Namun demikian, Umam mengatakan, koalisi menuju Pilpres 2024 belum final. Kerja sama antarpartai politik masih mungkin berubah sebelum resmi didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Dia juga bilang, besar kecilnya koalisi belum tentu menjamin kemenangan capres.

“Besar koalisi tidak menentukan kemenangan capres-cawapres. Tergantung capres-cawapres mana yang mampu memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat melalui narasi dan kampanye politiknya ke depan,” tutur Dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN. Butuh waktu lama buat kedua partai menentukan pilihan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com