Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diklaim Tak "Cawe-cawe" dalam Pencapresan Prabowo oleh Golkar dan PAN

Kompas.com - 13/08/2023, 12:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim tidak cawe-cawe soal berlabuhnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keempat partai politik telah resmi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 lewat pernyataan dukungan dan penandatanganan kerjasama politik yang berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

"Pak Jokowi orang yang sangat demokratis, jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik," kata Prabowo dalam jumpa pers, Minggu.

"Apa pun keputusan partai, partai apa pun, pengalaman saya dan keyakinan saya, saya kira semua ketua umum setuju, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte. Itu kenyataannya demikian. Buktinya sudah banyak," ujarnya lagi.

Baca juga: Prabowo Terharu Resmi Dideklarasikan Capres oleh 4 Partai, Terbaru Golkar dan PAN

Prabowo lantas menyinggung bahwa Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sempat hendak mendukung dirinya maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Tetapi, akhirnya berlabuh ke poros PDI-P mendukung Ganjar Pranowo.

Dalam preseden itu, Prabowo mengatakan, Jokowi disebut juga tak campur tangan sama sekali.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ia mengklaim tidak ada intervensi Jokowi terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo.

"Dari presiden tidak ada arahan. Jadi, keputusan kita bareng-bareng," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Golkar-PAN Resmi Gabung dengan Gerindra-PKB, Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Pada 2 April 2023 lalu, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan lima partai politik, yaitu Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewacanakan terbentuknya koalisi besar.

Berdasarkan pertemuan tersebut, hanya PPP yang berbeda arah karena telah meneken dukungan politik untuk bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo.

Dalam pertemuan koalisi besar itu, Jokowi juga menyampaikan restunya. Ia menilai partai-partai itu cocok bekerja sama.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi seusai bertemu dengan lima partai politik di kantor DPP PAN itu.

Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.

Namun, belakangan Jokowi sempat menyatakan bahwa dirinya perlu cawe-cawe di Pemilu 2024, demi keberlanjutan pembangunan negara dan suksesi kepemimpinan 2024.

Baca juga: Usai Deklarasi Bersama, Prabowo-Cak Imin-Airlangga-Zulhas Dadah-dadah dari Veranda Gedung Perumusan Naskah Proklamasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com