Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bara Yenny Wahid vs Muhaimin Iskandar dan Cerita Gus Dur "Dikudeta" dari PKB

Kompas.com - 13/08/2023, 12:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perselisihan antara keluarga mendiang Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali mencuat.

Perseteruan itu kembali muncul setelah putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Yenny Wahid, mengkritik Muhaimin yang berharap bisa menjadi bakal calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024.

Saat ini Muhaimin dan PKB merapat kepada Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Cak Imin pun beberapa kali menyampaikan siap menjadi bakal cawapres Prabowo.

Sementara itu, Yenny mengungkap sikap Muhaimin yang dianggap berkhianat kepada sang ayah terkait konflik internal di PKB pada masa lalu.

Baca juga: Golkar-PAN Resmi Gabung dengan Gerindra-PKB, Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Yenny mengatakan, keluarga Gus Dur tidak akan mendukung Prabowo jika Muhaimin menjadi dipilih menjadi bakal cawapres.

"Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Cak Imin guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti," kata Yenny dalam acara Rosi di Kompas TV pada Jumat (11/8/2023).

Di sisi lain, hubungan antara PKB dan Muhaimin dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini juga kurang harmonis.

Yenny mengatakan, perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu.

"Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi," ujar Yenny.

Baca juga: Begini Jawaban Gerindra soal Ancaman Yenny Wahid Tak Dukung Prabowo jika Cak Imin Cawapres

Yenny meyakini Prabowo mengerti memahami sikap keluarga Gus Dur terhadap Muhaimin.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin.

Ia mengatakan, larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris. Tetapi, atribut Gus Dur masih sering dipakai oleh Cak Imin hingga saat ini.

"Tapi, ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi, mencuri partai sekarang mencuri gambar," kata Yenny.

Di sisi lain, Muhaimin enggan menanggapi pernyataan Yenny.

Baca juga: Yenny Wahid: Cak Imin sebagai Saudara Saya Maafkan, tapi Dalam Politik...

“Barang lawas, enggak usah dibahas,” ujar Cak Imin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023) malam.

 

Bara sejak lama

PKB lahir dari rahim NU ketika pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto runutuh dan Era Reformasi dimulai.

Kala itu, terdapat keinginan besar warga Nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.

PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984.

Pada akhirnya, PBNU yang saat itu dinakhodai Gus Dur mengarsiteki pendirian PKB. PBNU membentuk tim lima dan tim asistensi berisi sembilan orang, mayoritas kiai, untuk pendirian PKB, salah satunya Muhaimin.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com