Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Pimpin 12 Pertemuan dalam Rangkaian KTT ASEAN September Mendatang

Kompas.com - 11/08/2023, 15:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memimpin 12 pertemuan atau konferensi tingkat tinggi (KTT) dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN dan KTT terkait di Jakarta pada 5-7 September 2023 mendatang.

"Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5-7 September dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian luar Negeri, Sidharto R Suryodipuro, dalam konferensi pers, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Hanya Mengimbau, Heru Budi Tak Wajibkan Perusahaan Swasta WFH Saat KTT ASEAN

Sidharto membeberkan, 12 KTT yang akan dipimpin oleh Jokowi adalah KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary, KTT ke-43 ASEAN dalam format retreat, KTT ke-26 ASEAN-China, KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan.

Kemudian, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat, KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Three, KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-18 Asia Timur, dan KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-bangsa.

Jokowi juga dijadwalkan memimpin sejumlah acara yang bersifat nonpersidangan, yakni, pembukaan KTT-43 ASEAN, pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum, gala dinner, social events, serta upacara penutupan sekaligus penyerahan keketuaan ASEAN kepada Laos.

Baca juga: Heru Budi Instruksikan ASN DKI WFH Selama KTT ASEAN

Sidharto pun menjelaskan bahwa KTT ASEAN dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.

Pada hari berikutnya, akan dilaksanakan KTT antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang akan berlangsung hingga 7 September 2023.

Pada 7 September 2023, akan digelar pula KTT Asia Timur dan KTT ASEAN Plus Three.

"Biasanya dalam rangkaian KTT seperti ini juga akan terjadi berbagai pertemuan bilateral di antara para pemimpin yang hadir, dan berbagai kegiatan lainnya," kata Sidharto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com