Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Jabatan Gubernur Jatim Segera Berakhir, Khofifah Tunggu Rekomendasi Kiai untuk Langkah Politik Selanjutnya

Kompas.com - 11/08/2023, 08:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan soal rencana politiknya usai tidak lagi menjabat sebagai gubernur.

Menurutnya, langkahnya ke depan masih menunggu rekomendasi dari ulama dan kiai.

"Yah saya belum menginformasi kepada tokoh tertentu. Tapi bahwa berapa ulama, kiai menginformasi iya. Ini nanti pasti mereka akan menyiapkan forum di mana kesepakatan-kesepakatan itu diambil secara kolektif," ujar Khofifah usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (10/8/2023).

Saat ditanya lebih lanjut seperti apa konfirmasi dari para kiai yang dimaksud, Khofifah menjelaskan ada pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan oleh ulama dan kiai di Jawa Timur.

Baca juga: Khofifah Bertemu Jokowi di Istana, Laporkan Masa Jabatannya yang Segera Berakhir

Namun, hasil pertemuan itu belum bersifat final. Utamanya soal rekomendasi untuk dirinya melangkah setelah ini.

"Ya kan ada pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan oleh para ulama, kiai-kiai di Jawa Timur dan belum sampai kepada posisi final ya bagaimana sesungguhnya rekomendasi untuk saya terutama," paparnya.

"Kalau PBNU sendiri memberikan kesempatan kadernya untuk menyampaikan aktualisasi politiknya kira-kira seperti itu," tegas Khofifah.

Kemudian, saat disinggung apakah akan kembali maju untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jatim mendatang, Khofifah kembali menyebut arahan para kiai dan ulama.

Baca juga: Pengamat Sarankan Ganjar Pilih Ridwan Kamil atau Khofifah Jadi Cawapres

Dia mengungkapkan, para kiai dalam membuat forum tidak langsung membuat keputusan. Melainkan ada proses dan pertimbangan.

Awak media lantas bertanya mengenai adakah parpol tertentu maupun koalisi parpol yang sudah mendekati Khofifah dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Mantan Menteri Sosial itu tidak memberikan jawaban secara jelas. Dia hanya menyebut komunikasi dengan semua parpol berjalan baik.

"Peta regional tidak selalu sama dengan peta nasional. Jadi kalau peta regional kan kebetulan koordinasi antara pemprov, dan kawan-kawan parpol sangat baik. Kami membangun komunikasi sangat baik di Jawa Timur," jelasnya.

Baca juga: Tak Mau Intervensi Keputusan Politik Khofifah, Megawati: Karepe Mbak Khofifah

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam rangka melaporkan soal masa jabatannya yang akan berakhir pada 31 Desember 2023.

Khofifah menegaskan tak ada pembicaraan politik antara dirinya dengan Presiden.

"Enggak (tidak ada bahasan politik)," ujar Khofifah.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com